Selain itu, korban seluruhnya menjadi korban tindak penyiksaan dan penghukuman kejam yang tidak manusiawi. Dalam perkara ini juga korban dipaksa bekerja di perusahaan sawit tanpa diberi upah, istirahat cukup, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Proses hukum yang sedang berjalan semestinya dapat mengungkap lebih dalam soal peristiwa yang terjadi di kerangkeng, dengan tidak berhenti pada aktor di lapangan, melainkan juga menyasar aktor intelektual,” ujar Andrie.

Oleh karenanya, TAP-HAM memberikan setidaknya delapan rekomendasi terkait perkara ini. Pertama, kepada Presiden RI Joko Widodo agar memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk memastikan para aparat penegak hukum mengawasi seluruh proses hukum yang berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kedua, kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar memerintahkan Kabareskrim Mabes Polri dan karowassidik untuk melakukan pengawasan serta supervisi terhadap para penyidik Ditreskrimum Polda Sumut yang menangani kasus kerangkeng manusia di Langkat.

“Dan segera menyelesaikan berkas perkara tersangka atas nama TRP dan terhadap terduga anggota Polri yang terlibat. Kapolri juga harus memastikan bahwa seluruh proses penyidikan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” papar dia.

Ketiga, merekomendasikan agar Panglima TNI memerintahkan kepala pusat polisi militer untuk melakukan proses hukum, termasuk pemecatan secara tidak hormat terhadap prajurit aktif TNI yang terlibat dalam perkara ini.

Keempat, kepada Jaksa Agung agar memerintahkan tim Jaksa Penuntut Umum yang bertugas melakukan penuntutan dalam kasus kerangkeng manusia Langkat, untuk melakukan penuntutan secara maksimal sekaligus melakukan pendalaman terhadap para aktor intelektual.

“Kelima, ketua Mahkamah Agung melalui badan pengawas melakukan pengawasan terhadap para hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Militer I-02 Medan yang bertugas mengadili para terdakwa kerangkeng manusia untuk menggali kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan bagi korban,” jelasnya.

Keenam, kepada Komisi Yudisial agar melakukan pengawasan dengan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku terhadap para hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Lalu, merekomendasikan agar Komnas HAM untuk proaktif melakukan rangkaian penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer setempat.

“Selain itu, Komnas HAM dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang memberikan tekanan agar proses hukum terhadap para terduga pelaku penembakan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel,” tutur dia.

Terakhir, kepada LPSK untuk tetap melakukan perlindungan terhadap para korban mulai dari setiap tingkatan proses peradilan hingga sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, LPSK juga harus menjamin kompensasi yang menjadi hak para korban.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.