9 Program BUMN Tahun 2023, Restrukturisasi hingga Bonus Pegawai

Mengarungi tahun 2023, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan 9 program. Kesembilan program ini mencakup banyak hal, mulai dari restrukturisasi, aksi korporasi, perbaikan tata kelola, termasuk bonus untuk pegawai BUMN, hingga perbaikan dana pensiun BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, jumlah program ini merupakan highlight. Dirinya hanya memilih yang terpenting dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring berjalannya waktu. “Ini baru highlight saja, saya pilih yang penting-penting, bisa (nanti) menambah,” ujar Erick kepada wartawan, Senin (2/1/2023).

Berikut 9 program BUMN pada tahun 2023 yang disampaikan Erick dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin (2/1/2023).

1. Aksi korporasi Pertamina Geothermal Energy 

Erick menjelaskan, potensi geothermal bumi Indonesia adalah 24 GW namun baru tergarap 2,4 GW, baik dari swasta maupun BUMN. Harga listrik hijau lebih mahal dibandingkan listrik saat ini. Agar harga kompetitif, pemanfaatan geothermal oleh BUMN sebagai sumber listrik harus terus didorong. 

“Kalau kita buru-buru, ikut maunya mereka (asing) untuk segera zero emission, akhirnya apa? Rakyat bayar listrik mahal, korporasi bayar listrik mahal, siap atau tidak? Atau pemerintah kasih subsidi besar, uangnya ada atau tidak? Kita committee 2060 zero emission, tetapi sesuai dengan maunya kita, bukan maunya mereka. Percayalah, jangan underestimate Indonesia, kita pasti jaga lingkungan, kita akan jaga Bumi, kita ini paru-paru dunia juga. Juga geothermal kita dorong,” ujar Erick, Senin (2/1/2023).

2. Aksi Korporasi Palm Co. 

Program ini, menurut Erick, belajar dari peristiwa mahalnya minyak goreng mahal beberapa waktu lalu. Pemerintah melakukan operasi pasar ngos-ngosan, karena hanya 3% di market. Erick menargetkan ke depan bisa mencapai 10-15%.

“Kita tidak mau monopoli marketnya, private sector harus kita dorong. Tapi kalau nanti ada kejadian minyak goreng mahal, BUMN bisa menjadi penyeimbang market yang tidak seimbang. Jadi kalau ada apa-apa dengan kelapa sawit, kita bisa operasi pasar, marginnya pasti lebih kecil dari swasta,” kata Erick menguraikan.