Suherman tak tahu pasti ke mana para bangau yang ia lihat semasa muda itu menghilang. Ia menerka sebagian bangau bermigrasi ke Muara Gembong. “Karena di sini tinggal sedikit bakaunya. Pindah ke tempat kita,” ucap Suherman.

Tri tak sepakat. Menurut dia, kawanan bangau juga langka di Muara Gembong. Saat belia, Tri kerap menjumpai bangau yang beranak-pinak di hamparan mangrove. “Enggak tahu itu burung ke mana,” ucap Tri.

Ihwal itu, Suherman tak membantah. Namun, ia berkukuh mangrove Muara Gembong masih tergolong jauh lebih sehat. “Masih banyak Muara Gembong ke mana-mana. Jauhlah perbedaannya. Di sono, masih rimbun,” kata Suherman.

Obrolan Tri dan Suherman terhenti. Suara mereka tertelan deru mesin perahu yang meraung kian kencang, desiran angin, dan debur ombak. Setelah sekira satu jam perahu mereka mengarungi lautan, Suherman tiba-tiba menepuk punggung Tri.

Ia mengajak Tri mengarahkan pandangan ke tepian. Sekitar dua kilometer dari perahu, terhampar hutan mangrove Muara Gembong. “Coba bedain sama tadi. Bedalah. Banyakan di sini ke mana-mana,” ucap Suherman.

Tri menanggapi Suherman dengan mengulang pendapatnya soal jumlah burung bangau. “Pohonnya emang banyakan sini. Tapi, coba lihat burungnya. Jarang kan. Udah kebanyakan orang (tinggal di pesisir), takut burungnya,” cetus Tri.

Jika dibandingkan mangrove kawasan pesisir Muara Gembong memang lebih hijau ketimbang di Cilincing. Dahan-dahannya terlihat lebih rapat. Di Cilincing, jarak antara satu pohon dan pohon lainnya jauh lebih renggang. 

Suherman menyalahkan pembangunan permukiman warga yang masif selama bertahun-tahun. “Barangkali, kalau pesisir Bekasi masif pembangunannya kayak Jakarta, sama aja kejadiannya,” kata dia. 

Di DKI, potret berbeda terlihat di kawasan mangrove pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Berstatus sebagai area konservasi, hutan mangrove Muara Angke tersebar di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Hutan Lindung Angke Kapuk, dan Suaka Margasatwa Muara Angke. 

Pada 1995, luas Taman Wisata Alam Angke Kapuk sempat mencapai 99,82 hektare. Kini, luas total tiga habitat mangrove itu hanya sekitar 291 hektare. Tercatat ada 15 jenis mangrove serta puluhan jenis burung air dan burung teresterial yang hidup di area itu. 

Afdoli, salah satu warga setempat, membenarkan luas mangrove di Muara  Angke terus berkurang. Merantau dari Cirebon, Jawa Barat, Afdoli telah tinggal di Penjaringan sejak awal dekade 1990-an. 

Seperti yang terjadi di Cilincing, menurut Afdoli, hutan mangrove tergerus permukiman warga. Sebagian area mangrove dibabat untuk jadi area bersandarnya kapal-kapal nelayan. 

Kepada Alinea.id, Afdoli mengungkap ia juga turut mendirikan rumah semi permanen di area konservasi dengan mengorbankan pohon-pohon mangrove. “Ini juga mau saya jual. Mau pindah saya ke daerah daratan,” ujar dia.


 

Terus menyusut

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah menyebut kawasan Muara Angke sebagai rimba mangrove di pesisir Jakarta. Pasalnya, banyak kawasan mangrove di ibu kota yang dikonversi menjadi kawasan perumahan dan industri. 

“Sebagai contoh, perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang sekarang itu. Semula, itu hutan mangrove,” kata Anca, sapaan akrab Aminullah, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (11/1).

Berbasis citra SPOT 6 dan Sistem Informasi Geografi (SIG), riset Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2020 menunjukkan kawasan mangrove di Angke-Kapuk memiliki luas sekitar 291,17 hektare. Sebanyak 272,79 hektare dengan tingkat kerapatan berkategori jarang, 16,83 hektare berkategori sedang, dan 1,54 hektare tergolong lebat.

“Berdasarkan tingkat kekritisan, lahan mangrove (Angke-Kapuk) terkategori rusak itu 272,79 hektare dan 18,38 hektare terkategori tidak rusak. Kawasan ekosistem Mangrove Angke-Kapuk berpotensi terus mengalami tekanan, terutama disebabkan aktivitas dari area terbangun di sekitarnya,” jelas Anca.

Catatan berbeda direkam Walhi. Menurut Anca, sejak 2007-2020, lembaganya menemukan ada sekitar 247 hektare hutan mangrove yang hilang di DKI Jakarta. Walhi mencatat DKI hanya punya sekitar 63 hektare hutan mangrove yang tersebar di sejumlah titik. 

“Berkurang banyak banget. Pemprov DKI Jakarta itu enggak bisa dia melihat manfaat fungsi mangrove… Kami juga baru mendapat kabar di sekitar Kalibaru itu ada kawasan mangrove dibabat untuk kepentingan permukiman,” ungkap Anca.

Anca menyebut upaya merestorasi kawasan mangrove di Jakarta tergolong misi muskil. Selain berhadapan dengan alih fungsi lahan, mangrove di Jakarta juga menghadapi ancaman pencemaran lingkungan di perairan. Air yang tercemar membuat bibit mangrove sulit tumbuh.

Selain itu, menurut Anca, endapan lumpur di Jakarta juga sudah tidak mendukung untuk tumbuhnya mangrove. “Betul memang, mangrove itu bisa mereduksi pencemaran. Dia bisa menyerap racun. Tapi, yang jadi bahaya itu adalah mangrove yang kecil-kecil. Dia jadi susah tumbuh,” jelasnya. 

Persoalan lainnya, lanjut Anca, ialah terkait keseriusan Pemprov DKI. Ia memandang pemprov tak menganggap hutan mangrove penting untuk dijaga. Ia membandingkan minimnya perhatian pemerintah dalam merawat mangrove di tengah berjalannya proyek tanggul laut raksasa di Jakarta Utara atau giant sea wall. 

Juga bernama beken National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), tanggul laut Jakarta rencananya rampung pada 2027. Proyek itu digagas sebagai solusi menanggulangi banjir rob yang rutin melanda kawasan utara Jakarta. 

“Padahal, mangrove itu bisa jadi penahan rob secara alami. Tapi pemerintah lebih memilih tanggul laut. Ini ada apa? Kami berani bilang membuat tanggul laut itu malaadaptasi krisis iklim. Kenapa malaadaptasi? Karena yang dilakukan pemerintah itu tetap punya potensi bencana, semisal di Muara Baru itu tanggul bocor,” ucap Anca.

Akhir Desember lalu, tanggul di area Muara Baru, Jakarta Utara, dilaporkan bocor. Kala itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat meminta warga setempat atau nelayan untuk menjauh dari area kebocoran. 

Kondisi mangrove Jakarta, kata Anca, merupakan gambaran situasi pada tingkat nasional. Mengacu pada Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020, luas hutan mangrove Indonesia sekitar 2.5 juta hektare. Dari angka tersebut, hanya 31,34% hutan mangrove dalam kondisi baik. Sebanyak 15,64% berada dalam kondisi sedang dan 13,92% dalam kondisi rusak. 

“Paling parah itu alih fungsi lahan. Itu yang jadi masalah. Dari dulu mangrove itu memang tidak bisa dilihat sebagai hal yang bisa dimanfaatkan bagi pemerintah. Makanya, terus dibabat sama mereka,” kata Anca.

Menurut catatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sejak 2021 sudah ada 29.500 hektare hutan mangrove yang direhabilitasi di 9 provinsi prioritas serta 3.500 hektare di lokasi tambahan di 23 provinsi. Itu baru 5,5% dari target rehabilitasi mangrove yang direncanakan rampung pada 2024. 
Petugas area konservasi melintas di jembatan pembatas di kawasan hutan mangrove Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (14/1). Alinea.id/Kudus Purnomo Wahidin

Harus diselamatkan

Peneliti Pusat Riset Oseanografi (P2O) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wayan Eka Dharmawan mengatakan kawasan hutan mangrove di DKI yang tergolong sehat hanya kurang dari 10%. Sebanyak 47,8% berstatus buruk dan 44,4% persen berkategori sedang. 

“Cukup banyak mangrove di pesisir Jakarta yang tidak masuk kawasan konservasi itu dalam kondisi buruk. Kalau lihat Jakarta Utara itu, enggak semua kan masuk kawasan konservasi,” kata Wayan kepada Alinea.id, Kamis (13/1).

Wayan menjelaskan eksistensi mangrove punya beragam manfaat ekonomi dan penting bagi ekosistem lingkungan. Sekalipun hanya tersisa sedikit, ia menyebut, hamparan mangrove di kawasan Muara Angke dan Kapuk harus diselamatkan. 

Ia berkaca pada pengalamannya menggelar riset di kawasan hutan mangrove Muara Angke dan Kapuk pada 2018. Ketika itu, ia menemukan keberadaan hutan mangrove mampu mereduksi gas rumah kaca yang dihasilkan industri.

“Aktivitas gas rumah kaca itu diserap oleh mangrove. Kalau mangrove itu rusak, mungkin Jakarta Utara pasti lebih panas lagi. Jadi, walaupun sedikit, (hutan mangrove) cukup ampuh mereduksi gas rumah kaca,” ucap Wayan.

Wayan berpendapat semestinya pemerintah memperluas daerah konservasi.  Selain untuk memastikan agar mangrove yang berada di kawasan konservasi tetap terjaga, penambahan area juga membuat bibit baru pohon mangrove mudah tumbuh. 

“Seluruh kawasan yang memungkinkan ditanam mangrove itu dijadikan kawasan konservasi. Jadi, biar mereka tumbuh semua walaupun cuma sedikit. Walaupun enggak mudah karena pasti bakal berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Semakin banyak mangrove di pesisir, itu akan semakin bagus. Bahkan, termasuk untuk nelayan secara ekonomi,” ucap Wayan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati berkata bila Pemprov DKI telah menggelar berbagai upaya untuk melindungi dan merestorasi mangrove. Ia menyebut sudah ada puluhan hektare hutan mangrove yang berhasil direhabilitasi.

“Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, telah dilakukan rehabilitasi mangrove seluas 43,6 hektare yang tersebar di Kepulauan Seribu maupun di pesisir utara Jakarta,” kata Suharini saat dihubungi Alinea.id, Rabu (11/1).

Suharini mengaku bila memang untuk wilayah pesisir wilayah Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada kawasan konservasi mangrove yang berada di Muara Angke dan Kamal Muara, dan belum menyasar yang di wilayah yang banyak disebut sebagai wilayah rimba terakhir mangrove Jakarta.

Suharini mengakui perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurusi hutan mangrove. Untuk, Pemprov DKI berencana membentuk kelompok kerja mangrove yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas LHK DKI, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.

“Yang mengoordinasi nanti Distamhut. Harapannya, pengelolaan mangrove di DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial,” kata dia. 

 


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.