Cakupan vaksinasi dosis penguat atau booster COVID-19 masih stagnan di bawah 30 persen. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan booster mengingat kasus keparahan dan kematian di gelombang subvarian XBB umumnya menyasar masyarakat yang belum mendapatkan booster.

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinpenguat atau booster COVID-19 pertama, terutama bagi kalangan masyarakat yang cukup rentan.

Hal tersebut disampaikannya ketika sedang menerima booster kedua atau dosis ke-4 vaksin COVID-19 buatan PT Bio Farma (persero) IndoVac, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/11).

“Pagi hari ini saya baru saja divaksin booster atau vaksin penguat dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamaya lansia dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat,” ungkap Jokowi.

Ia menjelaskan, sampai detik ini setidaknya pemerintah telah menyuntikkan 205 juta dosis pertama, kemudian 172 juta dosis kedua, sementara dosis ketiga atau booster pertama baru mencapai 66 juta dosisdan booster kedua baru mencapai 730 ribu dosis.

“Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas terjaga dan dapat memutus penularan COVID-19 dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian, vaksin yang dipakai pada pagi hari ini, yaitu vaksin IndoVac produk 100 persen dalam negeri,” tuturnya.

Kasus Keparahan dan Kematian Terjadi pada Masyarakat yang Dapat Dibooster

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kembali betapa pentingnya untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19, termasuk booster.

Budi menjelaskan, tingkat keparahan dan kematian yang terjadi dalam gelombang subvarianXBB kebanyakan terjadi pada masyarakat yang belum mendapatkan booster.

“Jadi yang masuk rumah sakit dan kondisinya itu sedang atau berat 74 persen belum di-booster. Untuk kasus yang meninggal dalam gelombang terakhir 84 persen belum di-booster,” ungkap Budi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus keparahan dan kematian dalam gelombang subvarian Omicron, XBB terjadi mayoritas pada masyarakat yang belum mendapatkan booster COVID-19. (Biro Setpres)

Pemerintah, katanya, akan terus menggenjot cakupan booster tersebut, pasalnya dari 234 juta target sasaran, baru 66 juta dosis yang tersalurkan.

“Cepat di-booster khususnya untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun juga segera lakukan booster yang kedua. dan jangan lupa booster-nya pakai Indovac, karena itu sudah terbukti sangat ampuh tidak kalah dengan produksi luar negeri,” tuturnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, pihaknya akan senantiasa menjaga pasokan vaksin COVID-19 buatan Indonesia yakni IndoVac yang diproduksi PT Bio Farma (persero). Menurutnya, produksi vaksin tersebut sebagai salah satu langkah Indonesia untuk menciptakan kemandirian di bidang kesehatan.

“Seperti yang disaksikan hari ini adalah salah satu contoh bagaimana kami dari Kementerian BUMN terus menjaga yang namanya kemandirian kesehatan. Salah satunya yang kita hari ini saksikan bahwa kita sudah bisa memproduksi vaksin COVID-19 buatan Indonesia. kami terus bersama Kementerian kesehatan, mencoba menanggulangi jenis-jenis penyakit lainnya yang membutuhkan vaksin karena itu kita terus akan mengembangkan teknologi vaksin yang ada di kementerian BUMN khususnya yang hari ini dipimpin oleh perusahaan Bio Farma,” jelas Erick.

Kenapa Banyak Masyarakat Enggan divaksin?

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menuturkan masih banyaknya masyarakat yang tidak melengkapi vaksinasi atau bahkan sama sekali tidak mau divaksin COVID-19 karena beberapa faktor yang berasal baik dari sisi masyarakat itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.

Faktor pertama, ungkap Dicky, adalah minimnya stok booster dalam beberapa waktu terakhir membuat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin penguat tersebut berkurang signifikan. Selain itu, katanya, euphoria dan rasa optimistis yang berlebihan dari pemerintah terkait membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tanah air juga menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mendapatkan booster tersebut.

“Selain itu juga karena menjamurnya teori konspirasi yang mementahkan efektivitas dari vaksin. Itu juga bersirkulasi di masyarakat, dan di sisi lain dari aspek pemerintah info atau teori konspirasi yang beredar gagal atau sangat minim dicounter oleh pemerintah sehingga seperti bola liar,” ungkap Dicky kepada VOA.

Ia juga melihat strategi komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah kali ini kurang transparan, inkonsisten, dan tidak jujur sehingga menimbulkan rasa optimisis yang tidak realistis. Menurutnya, hal itulah yang kemungkinan besar menurunkan kewaspadaan di masyarakat.

“Jadi effort-nya besar dan berat lagi. Di sisi lain, ketidakselarasan antara narasi target untuk mencapai vaksinasi besar, tapi di sisi lain terjadi kelangkaan vaksin di lapangan. Yang akhirnya menjauhkan dari target itu,” tambahnya.

Seorang perawat (kiri) menyuntikkan vaksin booster Pfizer untuk COVID-19 di Jakarta, 29 Maret 2022. (ADEK BERRY/AFP)

Lebih jauh Dicky menekankan selain booster pertama atau dosis ketiga sangat penting, pemberian dosis ke-4 juga tidak kalah pentingnya untuk saat ini. Menurutnya dosis ke-4 vaksin COVID-19 bisa diberikan kepada seseorang yang sudah mendapatkan booster pertama lima hingga enam bulan sebelumnya.

“Jangankan yang ke-4, yang ke-3 masih di bawah 30 persen. Dan ini yang mengkhawatirkan, saya ingatkan gelombang dari COVID-19 itu akan menjadi pemicu bukan hanya sebagian kecil kematian. Di sisi lain memperbesar kemungkinan munculnya para calon atau para penderita long covid yang akan menjadi beban pembiayaan kesehatan negara selama 10 tahun ke depan, dan menurunkan kualitas kesehatan di Indonesia dan bahkan di dunia,” pungkasnya. [gi/ab]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.