SURYA.CO.ID, BLITAR – Ketegangan antara Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, terkait mutasi ajudan, sepintas agak mencair. Namun banyak kalangan menilai cairnya ketegangan itu hanya basa-basi karena sewaktu-waktu bisa memanas lagi.

Seperti diketahui Rahmat mengancam akan mundur dari jabatan wabup gara-gara ajudan istrinya, Venina Puspitasari, dimutasi oleh bupati. Bupati Rini seperti kena gertak, dan membatalkan SK mutasi terhadap ajudan Venina itu.

M Trianto, Koodinator LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) menyoroti kemarahan Rahmat seperti sudah lama dipendam. Itu karena adanya rumor bahwa Bupati Rini selalu dipengaruhi dua orang di luar pemerintahan dan kedekatan itu membuat keduanya ditakuti para pejabat.

“Saya menduga justru kian meruncing karena ujung dari masalah mutas itu, bupati dengan terpaksa membatalkan SK-nya sendiri. Kan pasti malu,” tegas M Trianto, Kamis (6/1/2023) lalu.

Trianto juga menyinggung pernyataan Rahmat yang menuding bahwa carut-marutnya kebijakan di Pemkab Blitar karena adanya intervensi dua orang luar. Mereka disebut-sebut cukup dekat dengan orang nomor satu di Kabupaten Blitar.

“Tidak salah apa yang dikatakan wabup itu karena bukan rahasia lagi kalau ada dua orang yang bisa menentukan hitam putihnya pemerintahan ini. Bahkan, kesan yang saya tangkap dari persyataan wabup, ia kalah sakti dengan dua orang itu,” ungkapnya.

Karena itu Trianto menyarankan agar kedekatan dua orang misterius itu dihapuskan agar hubungan bupati dan wakilnya harmonis. “Selama masih ada orang luar seperti itu, keberadaan wabup seperti tak terlihat karena para pejabat lebih takut pada orang dekat bupati,” ungkapnya.

Bukan hanya LSM yang mengkritisi namun Hermawan, Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar juga angkat suara. Ia mempertanyakan bupati yang seperti dikendalikan dua orang luar.

“Sebagai kaum muda, kami miris mendengar itu. Masak bupati yang simbol wibawa rakyat mau diintervensi orang luar, ada apa? Dan celakanya itu bukan rahasia lagi karena rakyat pun sudah tahu. Apa yang dikatakan wabup itu tidak salah kalau dua orang itu mengendalikan banyak hal,” tegas Hermawan.

Sugianto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, juga mengaku miris dengan kejadian mutasi kemarin itu. Sebab bukan hanya wabup yang emosi atas pelaksanaan mutasi itu, namun ada kejadian lucu.

Informasinya, ada ASN yang sudah pensiun per 1 Januari 2023 ini namun masih kena mutasi. “Itu berarti benar apa yang dikatakan wabup kalau mutasi kemarin itu tanpa perencanaan matang, akhirnya banyak kejadian yang tak terduga,” ujarnya.

Terkait dua orang yang diduga bisa mengendalikan kegiatan di Pemkab Blitar, Sugianto mengaku sebenarnya enggan berkomentar. Tetapi karena wabup mengeluhkan sepak terjang dua orang itu, ia meminta bupati segera menyadarinya.

“Kalau tidak, hubungan bupati dan wabup akan terus tidak harmonis karena salah paham sedikit, salah satu akan teriak-teriak. Itu baru masalah kecil, bagaimana kalau sampai salah paham yang lebih besar, maka SKPD yang akan jadi korbannya. Jangan-jangan SKPD juga tidak tenang akibat pimpinannya mudah bersitegang,” pungkasnya. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.