Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk sedini mungkin melakukan detreksi dan memantau gerakan radikalisme dan terorisme menjelang Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Dasco merespon pernyataan BNPT yang menyebut politik identitas bisa memicu tindakan radikalisme dan terorisme.

“Kita meminta kepada BNPT untuk sedini mungkin melakukan deteksi dan memantau gerakan dan melakukan tindakan tegas untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pemilu,” kata Dasco di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Terkait politik identitas, politikus Partai Gerindra ini mengimbau semua kontenstan, termasuk pendukung untuk menciptakan pemilu yang damai, tertib dan aman.

“Apalagi kemudian kita dalam situasi yang juga harap-harap cemas dalam menyikapi dampak dari ekonomi global yang bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu harus kita hindari,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Nurwakhid mengingatkan, seluruh elemen bangsa soal potensi peningkatan gerakan radikalisme menjelang Pemilu Serentak 2024 yang dipicu politik identitas berdasarkan agama atau politisasi agama. Menurut dia, potensi kelompok-kelompok radikal-teroris memanfaatkan momentum Pemilu selalu ada dengan memainkan isu politik identitas.

“Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang. Kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman terorisme, radikalisme saat ini kan bisa kita eliminir sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan aman, lancar, dan sukses,” kata Nurwakhid dalam diskusi Garda Nasionalis bertajuk ‘Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024’ di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11).

BNPT, kata Nurwakhid, akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas dan masuknya ideologi transnasional dalam pesta demokrasi. Upaya tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi BNPT, yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya serta mengkoordinirnya.

“BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap elemen bangsa dan negara, tentu termasuk kita juga diskusi, dialog atau melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik,” ujarnya.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.