Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi forum kolaborasi antarnegara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan jaringan lintas negara antardesa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di masing-masing negara.

“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus langkah awal khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan untuk membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian sustainable development goals dari desa, berbasis data, berdasarkan potensi desa,” kata Halim dalam diskusi International Conference on Suistainable Rural Development in Border Area, Jumat (13/1).

Forum kolaborasi antaranegara ASEAN ini, kata Halim, dapat memulai sebuah inisiasi kelembagaan bagi kerja sama antardesa di kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung yang merupakan wilayah lintas batas maupun dengan desa-desa lain.

Sebuah desa mengumpulkan kayu bakar di hutan pinus di taman nasional Bromo Tengger di Lumajang, Jawa Timur pada 8 September 2009, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Sigit Pamungkas)

Ia menegaskan, kolaborasi ini sangat penting karena berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Lebih lanjut Halim mengatakan, untuk mencapai SDGs pada 2030, lndonesia membutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk kerja sama ekonomi, berbagai praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan bahkan menginisiasi serta mengimplementasikan program bersama berdasarkan data mikro desa berbasis potensi desa-desa.

Dia juga menjelaskan desa-desa di Tanah Air dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaikan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia masih sering menimbulkan perselisihan kedua negara.

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp468 triliun selama periode 2015-2022 untuk pembangunan 74.961 desa di seluruh Indonesia. Hasilnya, jumlah desa mandiri meningkat dari 174 menjadi 6.238 desa, desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa.

Dana desa digunakan untuk mempercepat pencapaian SDGs desa dengan tiga fokus penggunaan dana desa, yakni untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, penggunaan dana desa untuk prioritas nasional serta penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

Bangun Wilayah Perbatasan

Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Gutmen Nainggolan, pemerintah memiliki komitmen luar biasa untuk membangun wilayah perbatasan. Dia menyebutkan ada 222 daerah di perbatasan yang menjadi fokus pembangunan yang berada di 54 kabupaten/kota di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Dia menambahkan ada beberapa isu yang menjadi fokus kegiatan lembaganya, yaitu penguatan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan layanan dan kerja sama lintas batas, peningkatan kegiatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan batas negara secara holistik, integratif dan tematik.

“Kita melakukan percepatan dalam konteks ekonomi, yaitu kita melakukan forum pertemuan bisnis. Kita juga bekerja sama dengan Kadin, termasuk dengan sebelah (negara tetangga) untuk melihat potensi kita dan juga di sebelah (negara tetangga),” ujar Gutmen.

Klinik Alam Sehat Lestari (ASRI) di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. (foto courtesy: ASRI)

Klinik Alam Sehat Lestari (ASRI) di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. (foto courtesy: ASRI)

Gutmen mencontohkan kerja sama lintas batas di wilayah perbatasan, termasuk dalam konteks ekonomi, di Nusa Tenggara Timur (dengan Timor Leste) dan Papua (dengan papua Nugini) cukup maju.

Fernandes Kali, Kepala Desa Silawan di Kabupaten Belu, NTT, menceritakan warganya secara umum hidup bertani, beternak, dan menjadi nelayan. Desa Silawan berpenduduk 3.933 orang, terdiri dari 1.977 lelaki dan 1.956 perempuan.

Dia menambahkan alokasi dana desa yang diterima pihaknya sejak 2015 hingga tahun lalu terus meningkat. Pada 2022, Desa Silawan menerima dana desa sebesar Rp 1,1 miliar. Dia mengakui Desa Silawan sudah termasuk kategori desa sejahtera.

“Ada 17 KK yang (tempat tinggal mereka) termasuk rumah kumuh. Maka dari itu, pemerintah desa akan melakukan intervensi di tahun 2023, tapi hanya dua unit (yang bisa diperbaiki). Sehingga harapan kami yang sisa 15 (rumah kumuh) diintervensi oleh pemerintah pusat. Sehingga wajah NKRI di Desa Silawan, di perbatasan, semakin baik,” tutur Fernandes. [fw/ah]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.