Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Direktur Jenderal Pembangunan Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto (kanan) didampingi direksi Bank BTN disela-sela pembukaan IPEX 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan (20/11).

Di penghujung tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar pameran perumahan terbesar di Indonesia yakni Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan (19 November-27 November 2022).

IPEX 2022 kali ini diikuti oleh 42 pengembang yang terdiri dari 32 pengembang proyek perumahan non subsidi, 10 pengembang perumahan subsidi dan 5 produk pendukung. Adapun dalam ajang ini ada sekitar 325 proyek perumahan yang dipamerkan. “Ada beberapa proyek perumahan berlokasi di luar kota seperti di Bandung dan Surabaya.

Menurut Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Bank BTN optimistis dalam IPEX 2022 kali ini, potensi izin prinsip KPR yang bakal diraih sekitar Rp1,5 triliun, dimana kontribusinya dariKPR non subsidi Rp900 miliar, KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan rumah syariah sebesar Rp300 miliar.

Haru menambahkan pelaksanaan Pameran IPEX yang sudah 24 kali digelar ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank BTN memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung penyediaan perumahan yang layak kepada masyarakat. “Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan beberapa hal terkait perumahan di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator.

Di ajang IPEX 2022, yang digelar alam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR BTN yang ke-46 pada 10 Desember 2022 mendatang, Bank BTN memberikan bunga yang sangat menarik yakni ini mulai dari 2,47% di tahun pertama. Selain itu ada penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal. Selain itu, diajang ini ditawarkan rumah dengan harga mulai dari 168 jutaan. Harga terendah Rp 168 jutaan ini merupakan rumah subsidi yang bisa dibeli konsumen dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Haru memperkirakan pada tahun 2045, Indonesia beraspirasi untuk dapat mencapai target zero backlog kepenghunian perumahan (home inhabited 100%) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 91% (home ownership). Hal ini tentunya merupakan tugas yang cukup menantang namun dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN, Bank BTN siap untuk menjadi poros penggerak Program Perumahan Nasional di Indonesia dengan 4 langkah strategis.

Pertama, mendorong optimalisasi sumber likuiditas program perumahan yang lebih sustain. Kedua, memastikan ketersediaan supply perumahan dengan mendorong shifting menuju vertical housing diperkotaan. Ketiga mengembangkan program pembiayaan yang affordable bagi seluruh kelompok demand. Dan keempat, meningkatkan kolaborasi yang efektif pada pengembangan ekosistem perumahan di Indonesia.

“Bank BTN, sangat mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan serta Kementerian ATR/BPN yang sangat mendukung perseroan untuk berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia. Untuk itu, Bank BTN akan terus melakukan transformasi dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis yang dapat meningkatkan kontribusi Bank BTN dalam memfasilitasi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia,” katanya.

Direktur Jenderal Pembangunan Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menambahkan kolaborasi aktif di antara stakeholder atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog  rumah yang telah mencapai 12,7 juta. Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. “Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200.000-300.000 unit per tahun,” kata Iwan.

Pemerintah sendiri menyediakan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2023 sebanyak 220.000 unit. Naik sekitar 20.000 unit dari tahun sebelumnya. Selain itu, Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di sisi demand and supply demi terciptanya ekosistem perumahan yang sehat, dan produktif. Misalnya melalui kebijakan Loan to Value 100 persen, pembebasan sementara kewajiban konsumen pembeli untuk memiliki BPJS, pelonggaran perizinan bangunan gedung (PBG), dan lain-lain.


Artikel ini bersumber dari swa.co.id.