SURYA.CO.ID, BATU – Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024.

Dengan adanya aturan tersebut, maka Pemkot Batu memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana cadangan.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyatakan, pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk dana cadangan guna membiayai Pemilu 2024 dianggarkan sebesar Rp 25 miliar.

Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Perda APBD 2023.

“Saat ini sedang kami bahas,” ujar Punjul.

Kesepakatan ini harus melalui DPRD Kota Batu. Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud menambahkan dana cadangan nanti harus merinci dan menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

“Kemudian juga harus dijelaskan besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan,” ujarnya.

Dana cadangan kebutuhan Pilwali akan dianggarkan secara bertahap dalam APBD tahun 2023 dan APBD 2024.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono menyatakan, kebutuhan KPU dalam mengarungi Pilkada Kota Batu sekitar Rp 33,9 miliar.

“Untuk kebutuhan Pilkada Kota Batu memang cukup besar, kalau tidak ada perubahan dianggarkan Rp 33,9 miliar. Jumlah tersebut bisa bertambah atau berkurang melihat belanja modal nantinya,” imbuhnya.

Karena anggaran yang terbilang cukup tinggi, diungkap Mardiono bahwa Pemkot Batu menganggarkan melalui dana cadangan secara bertahap.

Sehingga ketika saat Pemilu 2024 berlangsung Pemkot Batu tidak terlalu berat menganggarkannya.

“Melihat dari daerah lain memang harus ada dana cadangan di APBD 2023 dan ditambahkan lagi di APBD 2024. Ini agar Pemda tidak keberatan di tahun 2024,” paparnya.

Sebelumnya, KPU Kota Batu mengeluarkan keterangan resmi bahwa Dana Hibah Non Tahapan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Batu pada 2021 senilai 1 Miliar Rupiah.

Menurut Mardiono, saat ini ada kendala terkait dengan penggunaan dana yakni pada penyusunan RAB.

Pasalnya, susunan sebelumnya memiliki perbedaan dengan harga pasar saat ini.

Alhasil, penggunaan atau realisasinya masih belum dilaksanakan secara maksimal.

“Dikarenakan kehati-hatian dan besar harapan hal ini bisa menjadi atensi dari bapak sekjen,” ujar Mardiono di hadapan Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka penguatan kelembagaan, pengecekan sarana dan prasarana, dan kesiapan logistik satuan kerja ke KPU Kota Batu, Senin (31/10/2022).

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.