Merdeka.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah memaparkan capaian kinerja jajarannya di sepanjang tahun 2022, dalam penanganan kasus korupsi dan penyelamatan kerugian keuangan negara.

Dari hasil penanganan perkara korupsi yang ditangani, tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai Rp144,2 triliun dan USD61.948.551.

“Jumlah tersebut yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 34,6 triliun dan USD 61.948.551, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109,5 triliun,” tutur Febrie dalam keterangannya, Sabtu (7/1).

Menurut Febrie, total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara itu dihitung dari kasus korupsi kelas kakap yang berhasil diungkap, mulai dari penyelidikan hingga dilimpahkan ke penuntutan. Adapun di antaranya adalah perkara PT Duta Palma Nusantara dengan kerugian keuangan negara Rp4,7 triliun dan USD7,88 juta; serta perekonomian negara sebesar Rp73 triliun.

Kemudian kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya, dalam hal ini minyak goreng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp6 triliun dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp12,3 triliun.

“Disusul perkara korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar USD609 juta atau Rp 8,8 triliun,” jelas dia.

Tidak ketinggalan kasus korupsi penyelewengan dana yang dilakukan PT Waskita Beton Precast pada 2016 sampai 2020 dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,58 triliun; juga kasus korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sekitar kurang lebih Rp 6,9 triliun.

Selanjutnya, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar Rp 2,7 triliun dan USD 54 juta; serta korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2015-2021 dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp 28,7 miliar dan perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp 712,4 miliar.

“Dan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya periode 2016-2021 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun dan perekonomian negara kurang lebih mencapai Rp 22,6 triliun,” kata Febrie.

Meski begitu, lanjutnya, tim Pidsus Kejagung telah berhasil mengumpulkan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp 2,1 triliun dari total PNBP Kejaksaan RI sebesar Rp 2,7 triliun.

Tidak ketinggalan juga jajaran Pidsus kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyelamatan aset melalui penyitaan uang tunai, kendaraan bermotor, helikopter, kapal, kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, hotel, gedung perkantoran atau tower, tanah, bangunan, dan lainnya dengan estimasi nilai total kurang lebih sebesar Rp21,1 triliun; USD 11,4 juta dan SGD 646,04.

“Perkara korupsi PT Duta Palma Group dalam tahap penuntutan telah disita aset berupa 64 objek tanah dan bangunan yang lokasinya tersebar di Riau, Kalbar, Jakarta, dan Jabar. Selanjutnya 22 unit apartemen di Singapura dan 1 properti di Australia, serta 27 kapal dan beberapa mobil mewah, dengan nilai yang masih dalam proses penaksiran,” tutup Febrie.

Baca juga:
Tiga Kali Mangkir, KPK Bakal Jemput Paksa Dito Mahendra
Pakar Nilai Aturan Penyidikan OJK Tak Ada Kepastian Hukum
Kasus Korupsi Proyek Gedung DPRD Morowali Utara, KPK Sita Rp8 Miliar
KPK Target Pejabat Pemprov Papua Lainnya Terkait Kasus Lukas Enembe
Korupsi Pejabat Bangkalan Masih Panas, Warga Desak KPK Periksa Terduga Tersangka Lain


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.