Yogyakarta: Anggota DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko, 37, terjerat kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS/PPPK. Namun demikian, wakil rakyat itu lolos dari jeratan hukum. 
 
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, AKBP K Tri Panungko menjelaskan Enggar menjalani proses hukum restorative justice. Proses hukum ini bertujuan menyelesaikan hukum untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana, yakni mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan korban.
 
“Jumlah uang yang dikembalikan sama persis. Tidak lebih dan tidak kurang,” kata Tri dihubungi, Jumat, 25 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seperti diketahui Enggar menipu tiga orang yang mendaftar CPNS/PPPK di Kabupaten Bantul pada 2018 silam. Salah satu korban merupakan gurunya sendiri ketika SD.
 

Tri mengatakan Enggar mengembalikan uang masing-masing sebesar Rp75 juta, Rp40 juta, dan Rp150 juta kepada tiga korban pada 11 Oktober 2022. Hal itu telah dibuktikan dengan bukti pembayaran.
 
Dengan bukti itu, korban kemudian mencabut laporan di kepolisian. Praktis, status tersangka Enggar yang mulai ditahan pada 30 September 2022, gugur.
 
Enggar sempat menyandang status tersangka setelah polisi menahannya 30 September 2022 lalu berdasarkan laporan korban yang ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan gelar perkara.
 
“Dari pencabutan laporan itu kami melakukan penghentian penyidikan atau restorative justice 15 November 2022. Penghentian penyidikan ini kami mendasari beberapa persyaratan dalam penghentian penyidikan,” katanya.
 
Menurut Tri, restorative justice tersebut dilakukan atas kesepakatan terlapor dan pelapor. Ia mengatakan tuntutan pelapor melaporkan Enggar ke polisi menuntut uangnya dikembalikan. Uang tersebut diberikan pelapor ke terlapor dengan tujuan membantu anggota keluarganya lolos tes CPNS/PPPK.
 
“Sebelumnya kami tetap memproses hukum. Namun setelah ada kesepakatan pelapor dan terlapor, dan ada pencabutan laporan otomatis keadilan restoratif secara moril bisa kita penuh,” ujarnya.
 
Sebelumnya, Enggar ditangkap jajaran Polda DIY pada 30 September 2022. Ada tiga laporan yang masuk ke Polda DIY pada Maret 2022 menyebut kasus dugaan penipuan tes seleksi CPNS/PPPK terjadi pada 2018 silam. Polisi menjerat ESJ dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(WHS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.