terbaik.co.id – Pemimpin Syiah Irak Muqtada Al Sadr meminta para pendukungnya untuk menarik diri dari Zona Hijau keamanan tingkat tinggi di Baghdad setelah terjadinya bentrokan berdarah semalam yang mengguncang ibukota Irak itu.

Demo yang berakhir ricuh itu menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di Irak .

“Saya meminta maaf kepada rakyat Irak yang terkena dampak dari peristiwa itu,” kata Muqtada Al Sadr dari markasnya di kota Najaf, Irak tengah pada Selasa, 30 Agustus 2022 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Muqtada Al Sadr memberi waktu kepada para pendukungnya untuk pergi dari Baghdad dalam waktu satu jam.

Muqtada Al Sadr mengatakan bahwa jika para pendukungnya tidak mundur pada saat itu, dia akan menjauhkan dirinya dari mereka.

Beberapa menit kemudian beberapa pendukungnya terlihat meninggalkan posisi mereka di siaran langsung televisi.

Tak lama setelah pidato Muqtada Al Sadr itu, tentara mencabut jam malam nasional yang diberlakukan sejak kekerasan meletus pada Senin, 29 Agustus 2022.

Langkah yang diambil oleh tentara ini memberi harapan akan berakhirnya bentrokan paling mematikan di Irak dalam beberapa tahun tersebut.

Kerusuhan dimulai hari Senin ketika Muqtada Al Sadr mengumumkan dirinya akan mengundurkan diri dari politik dan para pendukungnya menyerbu Zona Hijau, yang pernah menjadi markas militer Amerika Serikat dan kini menjadi kantor pemerintah Irak dan kedutaan asing.

“Ini bukan revolusi,” kata Muqtada Al Sadr dalam pidato yang disiarkan televisi, yang diikuti dengan permohonan untuk menahan diri dan perdamaian dari beberapa pejabat Irak dan PBB.

Keputusan Muqtada Al Sadr untuk keluar dari politik terjadi setelah adanya protes selama berminggu-minggu dari para pendukungnya akibat krisis politik Irak yang membuat negara itu berjalan tanpa pemerintahan baru, perdana menteri, atau presiden selama berbulan-bulan.

Muqtada Al Sadr adalah seorang pemimpin Muslim beraliran Syiah dengan jutaan pengikut setia. Dia pernah memimpin milisi melawan pasukan pemerintah Amerika dan Irak setelah penggulingan Saddam Hussein yang dipimpin AS tahun 2003.

Al Sadr memutuskan untuk benar-benar pensiun dan tidak akan ikut campur dalam urusan politik di Irak .

Senin malam bentrokan meletus di Irak dengan pihak-pihak yang bertikai antara lain pendukung Al Sadr dan tentara Irak yang dibantu pendukung Hashd al-Shaabi, mantan paramiliter yang didukung Iran.

Pada Selasa, 30 Agustus 2022, pendukung Muqtada Al Sadr yang tewas menjadi 30 orang berdasarkan data dari perawat. Sedangkan sekitar 380 orang lainnya terluka akibat luka tembak dan menghirup gas air mata.

Beberapa pengunjuk rasa yang tewas di Baghdad, dimakamkam secara assal pada Selasa, 30 Agustus 2022 di Najaf, kota suci untuk Muslim Syiah.

Pemerintah Irak mengalami kebuntuan sejak partai yang dipimpin Muqtada Al Sadr memenangkan bagian terbesar kursi dalam pemilihan parlemen bulan Oktober 2021, tetapi hasil tersebut tidak cukup untuk mengamankan kursi mayoritas pemerintahan.

Hal tersebut menyebabkan pertikaian antara faksi-faksi Syiah yang berbeda selama berbulan-bulan.

Al-Sadr menolak untuk bernegosiasi dengan partai Syiah lain yang menjadi saingannya dan didukung Iran.

Pengunduran diri Muqtada Al Sadr pada hari Senin itu semakin membawa Irak ke dalam ketidakpastian politik.

Iran menutup perbatasannya ke Irak pada hari Selasa karena khawatir bentrokan akan meluas, meskipun jalan-jalan di luar kawasan pemerintah ibu kota sebagian besar tetap tenang.

Sebelumnya, para pendukung Muqtada Al Sadr dapat terlihat di siaran langsung televisi menembakkan senapan mesin dan granat berpeluncur roket ke daerah yang dijaga ketat melalui bagian dinding beton yang ditarik ke bawah.

Pasukan keamanan bersenjatakan senapan mesin di dalam Zona Hijau membalas tembakan tersebut secara sporadis.

Retorika nasionalis dan agenda reformasi yang dikumandangkan Muqtada Al Sadr bergema kuat di kalangan pendukungnya, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat termiskin di Irak dan secara historis tertutup dari sistem politik.***