Merdeka.com – DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 sebesar Rp82.543.539.889.450. Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelas 8 November 2022 mendatang.

Ketetapan ini diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Banggar yang digelar selama empat hari sejak 31 Oktober hingga 3 November 2022 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, berdasarkan kesepakatan hasil Bamus, usai rapat paripurna MoU KUA-PPAS APBD DKI 2023, agenda akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2023 pada Rabu 9 November 2022.

Pembahasan Raperda itu akan disampaikan melalui pidato Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

Kemudian, hasil pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2023 akan dibahas di tingkat komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai 10-16 November 2022.

Dia menyebut banjir, kemacetan, hingga ketahanan pangan akan menjadi pokok pembahasan.

“Saya berharap banjir, kemacetan dan ketahanan pangan menjadi konsen agar teliti betul sampai ke satuan tiga, anggarannya dicermati agar tepat sasaran,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Selanjutnya, pembahasan dan pendalaman komisi-komisi akan menjadi bahan informasi untuk dilaporkan dalam forum Badan Anggaran (Banggar) dan dilanjut Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 18 November.

Terakhir, Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 28 November 2022.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani membenarkan soal pergeseran jadwal rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD DKI 2023 itu.

Terkait pergeseran jadwal itu, Rani menampik adanya kendala atau persoalan tertentu.

“Ya karena memang sudah selesai pembahasannya tinggal di MoU kan saja, jadi pergeseran tersebut tidak ada masalah apa-apa,” kata Rani kepada Liputan6.com, Sabtu (5/11/2022).

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Liputan6.com [lia]

Baca juga:
KUA-PPAS APBD DKI 2023 Ditetapkan Rp82,5 Triliun
Heru Budi Hartono: Program Rumah DP 0 Rupiah Tetap Jalan
Terima PMD Rp577 Miliar, Dirut Jakpro Siap Mundur Jika Proyek ITF Mandek
Dinas Perumahan DKI Pastikan Pembangunan Hunian DP Nol Rupiah Tak Pakai Dana APBD
DPRD DKI Lanjutkan Rapat KUA-PPAS 2023 di Bogor Hari Ini
Anggaran Penanganan Kemacetan Dipangkas Rp800 M di APBD DKI 2023


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.