Pendukung hak digital, pembela hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh Asia-Pasifik dan sekitarnya berkumpul secara daring untuk menghadiri Hari 1 Forum Hak Digital Asia-Pasifik pada Kamis (12/1). Forum ini digelar hingga Sabtu (14/1) membahas sejumlah masalah yang paling mendesak di kawasan ini akan masalah hak digital.

Sambutan Kunci: Situasi Hak Digital Asia-Pasifik

Pembukaan kunci memberikan ikhtisar tentang berbagai tantangan terhadap hak digital di kawasan ini dan perlunya membangun koalisi untuk mengatasi ancaman bersama ini. Sambutan, dihadiri oleh lebih dari 60 peserta, juga tersedia secara langsung dalam Bahasa Indonesia, Burma, Khmer, dan Thailand.

Chat Garcia Ramilo, Direktur Association for Progressive Communications, mencatat bagaimana hak digital masyarakat terancam dengan berbagai cara: melalui teknologi pengawasan, kebijakan pembatasan kebebasan berbicara, dan kurangnya akuntabilitas dan regulasi atas sektor teknologi dan aktor non-negara.

Dengan pandemi COVID-19 yang memicu ledakan digitalisasi, Ramilo menekankan perlunya para advokat untuk lebih terlibat dalam diskusi terkait infrastruktur teknologi dan memastikan bahwa kepentingan publik ditegakkan. Di tengah langkah untuk memprivatisasi infrastruktur semacam itu, Ramilo mengatakan internet dan teknologi digital perlu dilihat sebagai bagian dari milik bersama publik.

Helani Galpaya, Chief Executive Officer lembaga think tank kebijakan digital LIRNEasia, menekankan betapa pentingnya akses digital sebagai prasyarat untuk menggunakan hak di ruang digital. Pandemi, katanya, adalah jenis eksperimen alami terburuk tentang dampak akses internet. Dia mencontohkan bagaimana akses ke pendidikan terkait dengan akses ke internet di rumah tangga di Asia Selatan, dan bagaimana perbedaan gender terwujud dalam ruang digital.

Vitit Muntarbhorn KBE, Profesor Emeritus di Fakultas Hukum Universitas Chulalongkorn, menekankan relasi kuasa dalam diskusi di ranah digital. Sementara OMS dan pembela hak menyediakan check-and-balance terhadap penyalahgunaan kekuasaan, mereka bekerja dalam konteks yang ambivalen karena banyak negara Asia memiliki konteks non-demokratis. Selain itu, ada juga masalah terkait monopoli data oleh perusahaan Big Tech dan kurangnya akuntabilitas dan regulasi.

Para panelis menekankan pentingnya kolaborasi dan membangun koalisi untuk membantu membentuk dan menyusun kebijakan dan mekanisme yang menghormati hak. Mereka juga mencatat perlunya pembela hak untuk terlibat dalam forum yang lebih luas di luar ruang hak digital biasa untuk mempengaruhi perubahan yang berarti.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.