Jakarta: Pada periode 1950 hingga 1959, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal. Pada masa ini, budaya kontestasi sangat kental sehingga Indonesia memiliki banyak partai politik yang saling memperebutkan pengaruh dalam kekuasaan. 
 
Kebebasan membentuk partai merupakan akomodasi penerimaan berbagai pandangan politik. Akibat budaya kontestasi yang sangat kental, perubahan kabinet menjadi sangat dinamis dan cepat. Pada periode 1950-1959 terdapat tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, yang artinya setiap tahun kabinet Indonesia berubah.

Daftar Kabinet Demokrasi Liberal:

  1. Kabinet Natsir (Partai Masyumi): 1950-1951

  2. Kabinet Sukiman (Partai Masyumi): 1951-1952

  3. Kabinet Wilopo (PNI): 1952-1953

  4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI): 1953-1955

  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi): 1955-1956

  6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI): 1956-1957

  7. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet): 1957-1959

  8. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) adalah kabinet hasil koalisi antara Partai Masyumi dan PNI. Pada tanggal 26 April 1951 Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi mengumumkan hasil susunan kabinet yang dinamakan Sukiman – Suwiryo ini. 

Susunan Menteri Kabinet Sukiman-Suwiryo:

  1. Ketua Kabinet: Sukiman Wirjosanjojo

  2. Wakil Kabinet: Suwirjo

  3. Menteri Luar Negeri: Achmad Soebardjo

  4. Menteri Pertahanan: Sewaka

  5. Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (April-Juni 1951); M.A. Pellaupessy (Juni-Juli 1951); Mohammad Nasrun (Juli-akhir kabinet)

  6. Menteri Penerangan: Arnold Monotutu

  7. Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono

  8. Menteri Pertanian: Suwarto

  9. Menteri Perdagangan dan Perindustrian:  Sujono Hadinoto (April-Juli 1951); Wilopo (Juli-akhir kabinet)

  10. Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja

  11. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah

  12. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana

  13. Menteri Sosial: Sjamsuddin

  14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro

  15. Menteri Agama: Wahid Hasjim

  16. Menteri Kesehatan: J. Leimena

  17. Menteri Urusan Umum: M.A. Pellaupessy

  18. Menteri Urusan Pegawai: Pandi Suroso

  19. Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo 

Program kerja Kabinet Sukiman-Suwiryo:

  1. Bidang Keamanan: menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum serta memberikan jaminan keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara 

  2. Bidang Sosial-Ekonomi: mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dengan memperbaharui hukum agraria supaya berpihak pada kepentingan petani, serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan kerja/usaha

  3. Bidang Politik Luar Negeri: menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat 

  4. Mempercepat penyelenggaraan pemilihan umum dan membentuk konstituante, serta mempercepat otonomi daerah

Pada masa pemerintahannya, Kabinet Sukiman berhasil meraih keberhasilan memperhatikan dan memajukan usaha rakyat seperti UMKM, menggagas standarisasi upah minimum, mendirikan banyak sekolah yang tersebar di seluruh wilayah, menggagas Tunjangan Hari Raya (THR), serta berhasil melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. 
 
Namun dengan susunan menteri, program kerja, bahkan prestasi tersebut, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama. Dilansir dari Zenius, penyebab utama jatuhnya kabinet Sukiman adalah adanya mosi Sunari (PNI) berkaitan dengan penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Perjanjian bantuan ekonomi dan senjata AS-Indonesia ini dikenal dengan nama Mutual Security Act (MSA). 





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mutual Security Act (MSA) menjadi isyarat bagi masyarakat dunia bahwa Indonesia telah bergabung dengan Blok Barat pada perang dingin yang sedang terjadi. Tentunya hal ini tidak bagus dan bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas aktif. 
 
Mosi Sunario menuntut agar seluruh perjanjian internasional harus disahkan lewat parlemen. Mosi ini kemudian diikuti tuntutan dari PNI yang mendesak Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada presiden. Akibat mosi ini, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo mengundurkan diri. 
 
Selain itu, alasan jatuhnya Kabinet Sukiman adalah adanya ketidakharmonisan hubungan antara kabinet dengan militer. Kabinet dinilai tidak bisa mengendalikan pemberontakan yang terjadi di banyak wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 23 Februari 1952, Sukiman mengembalikan mandatnya kepada presiden dan terjadilah pergantian ke Kabinet Wilopo. (Annisa Ambarwaty)
 

 

(REN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.