Kementerian Sosial saat ini tengah menampung usulan sekitar 19 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta para kepala daerah segera melakukan verifikasi data usul sanggah untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Saya mohon daerah bisa sanggahan disetujui 4.203, kemudian ini menunggu verifikasi untuk sanggah 125.000, ini ditunggu oleh masyarakat,” kata Mensos Risma dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Mensos Risma mengatakan Kementerian Sosial saat ini tengah menampung usulan sekitar 19 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari pemerintah daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah segera melakukan verifikasi sanggah.

Kemudian data KPM yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial agar dituangkan dalam surat keputusan yang dikeluarkan setiap bulan untuk memutakhirkan DTKS.

Dalam siklus perbaikan DTKS baru yang dipaparkan Mensos, dalam proses verifikasi dan validasi, DTKS dipadankan dengan data Dukcapil, BKN, AHU, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Mensos paparkan pentingnya perbaikan DTKS melalui Dukcapil

Baca juga: Mensos serahkan bantuan ATENSI bagi disabilitas di Tulungagung

Hal ini untuk menghindari data error seperti ASN dan pengurus perusahaan, yang tercatat di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) milik Kemenkumham, masuk dalam daftar penerima bansos.

Mensos juga menerapkan quality assurance dan penyediaan informasi publik seperti fitur “usul sanggah” untuk menjaga validitas data.

Saat ini, terdapat 148,7 juta jiwa yang terdaftar di DTKS. Data tersebut merupakan data valid yang sudah padan dengan Dukcapil.

Mensos juga memaparkan partisipasi pemda dalam verifikasi DTKS dimana sebanyak 33,8 juta data diperbaiki oleh pemda. Namun sekarang terdapat 19,6 juta usulan baru yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh pemda.

Mensos mengajak pemda untuk turut berperan aktif dalam perbaikan data mengingat DTKS dijadikan acuan dalam penyaluran bansos baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah acuan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

“Sekarang banyak daerah yang minta usul tambahan PBI Pak Menteri (Menteri Kesehatan). Saya sudah sudah usulkan untuk penambahan ke Bu Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi yang disetujui baru PBI untuk disabilitas,” katanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga menjadi narasumber di panel III.

Selain memaparkan data, Mensos juga membeberkan program Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti Bantuan Sosial, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), penyediaan lumbung sosial untuk daerah rawan bencana, Sentra Kreasi ATENSI, dan yang paling utama adalah lahirnya DTKS baru yang lebih dinamis.

Selain Menkes, hadir juga dalam Panel III adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Fisikawan Yohanes Surya yang menjelaskan giatnya mengajar anak Indonesia agar pandai berhitung.

Baca juga: Mensos perluas data ODGJ dan disabilitas agar dapatkan PBI-JKN

Baca juga: Mensos: Pelaku yang buat orang tua mengemis di medsos bisa dipolisikan

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.