SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Walau sejumlah kepala desa (kades) di Pamekasan berunjuk rasa ke Jakarta meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun, DPR Pamekasan sudah mengganggarkan pemilihan kades (Pilkades) serentak di Pamekasan pada 2023 ini.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ali Maskur kepada SURYA, Selasa (24/1/2023) mengatakan, tahun ini ada 15 kades yang masa jabatannya berakhir pada 17 November 2023, sehingga dewan telah mengalokasikan dana pilkades serentak dan sudah disahkan pada Desember 2022.

“Dana untuk pelaksanaan pilkades serentak sudah kami anggarkan sebesar Rp 500 juta lebih. Apakah nanti pilkades serentak di Pamekasan ini bisa digelar atau tidak, semua tergantung bupati,” kata Ali Maskur.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) ini, pihaknya perlu menjelaskan ke publik, mengingat sebelumnya sebagian warga pernah mendatangi DPRD Pamekasan, menanyakan pelaksanaan pilkades serentak yang minta digelar pada 2023 ini.

Diakui, dari situasi yang berkembang saat ini sepertinya Pemkab Pamekasan belum memastikan apakah akan menggelar pilkades serentak atau tidak. Lantaran pemkab menunggu moratorium dari Mendagri mengenai pelaksanaan pilkades serentak.

Padahal pada 14 Januari 2023, mendagri sudah kirim surat edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur dan wali kota, mengenai pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dan dalam SE itu disebutkan, boleh menyelenggarakan pilkades sebelum 1 November 2023.

Artinya ketika masa jabatannya berakhir pada 17 November 2023, harus ada pelaksana tugas (plt). Sedangkan selama masa kampanye, kades yang bersangkutan mengajukan izin.

“Hanya saja dalam SE itu terdapat klausul, bila mana pemda tidak bisa menggelar pilkades tahun ini maka boleh mengajukan izin ke Mendagri. Rupanya kalimat ini yang dijadikan landasan pemkab untuk tidak menggelar pilkades serentak pada 2023 ini,” tegas Ali Maskur.

Ketika ditanya mengenai para kades yang meminta perpanjangan jabatan kades, Ali Maskur mengaku tidak punya wewenang untuk menjawab, karena itu ranahnya DPR RI. “Bagi kami, apakah pilkades serentak akan digelar tahun ini atau tidak, sudah bukan wewenang kami. Yang pasti, tugas kami sudah selesai dan kami tidak punya utang kepada masyarakat,” papar Ali Maskur. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.