Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) terus melakukan konsolidasi dengan seluruh Dinas Urusan Pangan Daerah dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam rangka penguatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah (CPPD) dan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Konsolodiasi dilakukan salah satunya melalui Pertemuan Koordinasi Penguatan dan Perencanaan Ketahanan Pangan Wilayah, di Yogyakarta, Senin (21/11).

Kepala NFA, Arief Prasetyo mengatakan pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui konsolidasi penguatan CPPD bersama seluruh Dinas Urusan Pangan Daerah. Pasalnya sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 dan PP Nomor 17 Tahun 2015, penyelenggaraan CPP harus didukung oleh penyelenggaraan CPPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dalam menetapkan jumlah dan jenis, serta mengelola CPPD, pemerintah daerah (pemda) perlu memperhatikan neraca pangan wilayah masing-masing. Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah,” kata Arief dalam keterangan resminya, Senin (21/11).

Terkait urgensi neraca pangan tersebut, Arief menegaskan bahwa mulai tahun 2023 Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun neraca pangan wilayah untuk 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan.

“Tim dari Badan Pangan Nasional siap untuk membantu baik dalam penyusunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait,” tambah Arief.

Dalam menjaga ketahanan pangan daerah, seiring penguatan CPPD,  Arief juga meminta Pemda mendukung penuh penguatan LPM sebagai pilar ketahanan pangan masyarakat. Ia mengatakan, sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengisian LPM, oleh sebab itu, ia berharap Pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaannya bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Pengelolaan LPM serta kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tentu perlu didukung dengan alokasi Dana Desa paling sedikit 20%, sesuai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022. Akan tetapi, dalam realisasi tahun 2022, hanya sebesar 17 persen Dana Desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.

Ia juga meminta, Dinas Urusan Pangan dapat berkoordinasi dengan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna merancang upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga lebih preventif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.