Pembebasan ribuan tahanan baru-baru ini di Myanmar kemungkinan merupakan upaya pemerintah yang dikendalikan militer untuk seolah “menggambarkan kemajuan” di negara itu untuk mempengaruhi opini internasional, kata seorang pakar PBB, Senin (21/11).

Myanmar membebaskan sekitar 5.700 tahanan pada peringatan Hari Kemenangan Nasional Kamis lalu. Di antara mereka adalah sejumlah warga negara asing, seorang akademisi Australia, seorang pembuat film Jepang, seorang mantan diplomat Inggris, dan seorang Amerika. Australia, Amerika Serikat, dan kelompok-kelompok HAM menyambut baik pembebasan tersebut sambil menyerukan kepada Myanmar untuk membebaskan orang lain yang ditahan secara tidak adil.

“Saya tentu saja menyambut pembebasan ini, tapi saya mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari upaya junta untuk seolah menciptakan kemajuan di Myanmar untuk mempengaruhi opini internasional,” kata Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk urusan HAM di Myanmar, pada sebuah konferensi pers di Seoul. “Masyarakat internasional tidak boleh memuji junta atas pembebasan ini atau menganggapnya sebagai bukti bahwa junta sedang melunak.”

Ia mengatakan ia menerima laporan bahwa beberapa orang segera ditangkap lagi dan bahwa dalam waktu 24 jam setelah pembebasan minggu lalu, militer menghujani sebuah desa di negara bagian Rakhine Myanmar barat, menewaskan sedikitnya 10 orang.

Menurut sebuah organisasi pemantau HAM, sekitar 16.230 orang telah ditahan atas tuduhan politik di Myanmar sejak militer mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021.

Andrews berbicara pada akhir perjalanan enam harinya ke Seoul, di mana ia mengatakan ia berdiskusi dengan para pejabat Korea Selatan tentang langkah mereka melawan pemerintah Myanmar untuk memastikan kegiatan bisnis Korea Selatan tidak menguntungkan militer. Andrews juga bertemu dengan sejumlah warga negara Myanmar yang tinggal di Korea Selatan.

Ia mengatakan bahwa dunia perlu memikirkan kembali dan mengkalibrasi ulang tanggapannya terhadap krisis di Myanmar, yang menurutnya “mencapai titik yang berbahaya.” Ia mendesak Korea Selatan untuk membangun langkah-langkah positif yang telah diambilnya termasuk secara terbuka mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer, memberlakukan embargo senjata dan moratorium pemulangan paksa warga negara Myanmar kembali ke negara mereka. [ab/lt]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.