Jakarta: Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2020. Dalam putusannya, MK menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
 
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebabkan saat UU Ciptaker dibentuk, Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mengatur soal omnibus law. Selain itu, pembentukan UU Ciptaker dinilai mengabaikan partisipasi bermakna. Alih-alih memperbaiki UU Ciptaker dalam waktu dua tahun sebagaimana putsuan MK, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan perppu.
 
“(Perppu Ciptaker) jangankan bermakna, partisipatif saja tidak, karena tidak ada andil dari DPR dan publik. Jadi menurut saya Perppu Ciptaker ini tidak menjawab putusan MK,” kata pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti dalam diskusi daring yang digelar Iluni Universitas Indonesia, Sabtu, 7 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bivitri berpendapat pembentukan perppu dimungkinkan dalam kondisi darurat sebagaimana bunyi Pasal 22 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan adanya kegentingan memaksa. Dia menyebut perppu adalah instrumen yang tak demokratis, meski kadang-kadang masih diperlukan.
 
“Karena pemerintah memang bisa mengeluarkan perppu tanpa ada pengawasan dari manapun dan perppu itu langsung efektif berlaku. Baru kemudian di masa sidang berikutnya, DPR membahasnya untuk tidak disetujui atau disetujui,” terang dia.
 

Bivitri menyebut terbitnya Perppu Ciptaker adalah rangkaian dari skenario besar yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, DPR segera merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) hanya dalam waktu sepekan guna mengakomodir sistem omnibus law.
 
Dalam kesempatan yang sama, dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari menilai ada kebingungan dari pemerintah untuk menindaklanjuti putusuan MK terkait UU Ciptaker. Sebab, ada tiga hak sebagai syarat yang digariskan MK dalam upaya perbaikan UU tersebut.
 
Pertama, hak bagi publik untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Kedua, hak bagi publik untuk diterima pendapatnya dalam pembahasan UU Ciptaker. Ketiga, hak bagi publik mendapatkan jawabannya dari pembentuk UU jika pendapatnya tidak diterima.
 
“Jadi kalau dilihat tiga hak ini, ketika akan dilakukan perbaikan, saya agak yakin pemerintah itu kewalahan karena mereka harus menampung aspirasi banyak orang soal UU Ciptaker,” ujar Feri.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.