Polisi Pakistan, Rabu pagi (25/1) menangkap seorang pemimpin senior partai politik mantan PM Imran Khan atas tuduhan mengancam ketua badan pengawas pemilihan dan para pejabat lainnya.

Penangkapan Fawad Chaudhry, pengecam keras pemerintah, merupakan kemunduran besar bagi partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), di mana ia menjabat sebagai wakil presiden. Partai itu segera mengecam penangkapan itu dan menuntut pembebasannya.

Khan juga mengecam penangkapan itu, mengklaim di Twitter bahwa tidak diragukan lagi bahwa Pakistan telah menjadi tempat “tanpa aturan hukum.” Ia mendesak para pengikut untuk “bangkit membela hak-hak fundamental kita” untuk mencegah negara itu mengarah ke kondisi yang telah terlambat untuk berubah.

Penangkapan itu terjadi saat penggerebekan dini hari di rumah Chaudhry di Lahore, ibu kota provinsi Punjab, Pakistan Timur, kata keluarganya. Shireen Mazari, juru bicara partainya Khan, mengatakan, Chaudhry dibawa dengan tangan diborgol langsung ke pengadilan oleh polisi di Lahore.

Istri Chaudhry, Hiba Fawad, mengatakan kepada reporter bahwa pasukan keamanan bersikap kasar terhadap suaminya, mendorongnya masuk kendaraan dan membawanya pergi. “Ada prosedur untuk diikuti jika Anda ingin menangkap seseorang,” katanya. “Tidak bisa sepuluh atau dua belas orang memasuki rumah, menahan seseorang, melemparkannya masuk kendaraan dan membawanya pergi tanpa memberitahu keluarga ke mana mereka membawanya.”

Rekaman yang dirilis kemudian oleh PTI memperlihatkan para pendukung Chaudhry berkumpul di pengadilan dan melemparkan kelopak mawar ke arahnya sementara polisi membawanya masuk ke ruang sidang.

Berang atas penangkapannya, ratusan pendukung Chaudhry memblokir jalan raya penting di Jehlum, kota asalnya di provinsi Punjab, untuk menuntut pembebasannya.

Dalam sebuah pernyataan, polisi Islamabad mengatakan Chaudhry ditangkap berdasarkan pengaduan dari Komisi Pemilihan Pakistan atas tuduhan mengancam ketua badan pengawas pemilihan, Sikandar Sultan Raja, dan para pejabat lainnya. Ancaman itu dimaksudkan untuk menghalangi mereka menjalankan tugas dan menghasut orang-orang untuk melakukan kekerasan terhadap mereka, kata polisi.

Hari Selasa, Chaudhry mengkritik badan pengawas pemilihan itu karena menunjuk seorang wartawan kawakan, Mohsin Naqvi, sebagai penjabat menteri utama di Punjab. PTI dan sekutu-sekutunya sebelumnya berkuasa di Punjab dan menguasai kursi mayoritas di majelis provinsi, tetapi majelis dibubarkan awal bulan ini, suatu langkah yang tampaknya merupakan upaya menekan pemerintah di Islamabad. [uh/ab]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.