Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang mengakui kesalahan atas 12 pelanggaran HAM di masa lalu.
 
Pujian disampaikan oleh pejabat Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) Liz Throssell.
 
“Kami menyambut baik Presiden Joko Widodo atas pengakuan dan ungkapan penyesalan atas 12 peristiwa sejarah pelanggaran HAM berat,” ujar Throssell, dikutip dari akun @UNGeneva, Minggu 15 Januari 2023.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Ini termasuk peristiwa 1965, penembakan pedemo pada 1982-1985 serta penghilangan paksa pada 1997 hingga 1998 dan insiden Wamena di Papua pada 2003,” imbuhnya.
 

“Pengakuan ini merupakan sebuah gestur yang bisa mendorong keluarga korban yang menantikan jalan panjang menuju keadilan bagi anggota keluarganya,” tutur Throssell.
 
Dia mendorong Pemerintah Indonesia menggunakan momentum ini dengan sebuah langkah nyata sebuah proses pengadilan transisional yang inklusif, memiliki arti yang bisa menjamin kebenaran, keadilan agar kejadian seperti tidak terulang lagi. Ini termasuk korban kekerasan seksual yang terkait dengan konflik.
 
“Proses keadilan transisi yang komprehensif akan membantu memutus siklus impunitas selama puluhan tahun. Memajukan pemulihan nasional dan memperkuat demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Pengakuan

Jokowi secara resmi mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kategori berat. Pelanggaran tersebut terjadi di Indonesia sebelum kepemimpinannya.
 
“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.
 
Sebanyak 12 pelanggaran tersebut ialah peristiwa 1965-1966 terkait PKI, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Taman Sari Lampung 1989, dan peristiwa Rumah Gedong dan Pos Sattis di Aceh 1989. Kemudian, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 pada 1998 dan 1999.
 
Selanjutnya, pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, dan peristiwa Wamena di Papua 2003. Kemudian peristiwa Jambu Keupok di Aceh 2003.
 
Pengakuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil laporan dan rekomendasi yang dihimpun Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM). Tim mengumpulkan laporan-laporan terkait selama beberapa bulan terakhir.
 
“Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim PPHAM, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Saya menaruh simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban,” pungkas Jokowi.
 

 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 

(FJR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.