SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Minat warga Pamekasan untuk menjadi anggota panitia pemungutan suara (PPS) pada Pemilu serentak 2024 benar-benar tinggi. Data yang didapatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU Pamekasan, jumlah pendaftar mencapai 3.175 orang, meski akhirnya sebanyak 550 orang tidak lolos gara-gara satu syarat kecil.

Ke-550 orang itu tidak menyerahkan hasil pemeriksaan darah sebagai bagian dari persyaratan kesehatan. Bahkab sebagian besar tidak melampirkan berkas surat keterangan sehat sedangkan sisanya malah ada yang masih menjadi anggota partai politik dan tidak menyetor berkas.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi (Permas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Pamekasan, Fathor Rachman mengatakan, surat keterangan sehat yang harus dilampirkan selain surat keterangan sehat yang khusus.

“Surat keterangan sehat yang diminta sesuai aturan, berupa hasil lab tekanan darah, gula darah dan kolesterol. Rupanya, banyak di antara peserta yang tak lolos verifikasi itu lantaran tidak menyertakan surat keterangan hasil lab tadi,” ungkap Fathor kepada SURYA, Jumat (6/1/2023).

Dari hasil verifikasi administrasi, yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota PPS sebanyak 2.625 orang. Dan dari 2.625 peserta yang lolos administrasi, terdiri atas laki-laki sebanyak 2.267 orang dan perempuan sebanyak 358 orang.

Menurut Fathor, karena peserta yang mendaftar PPP ini jumlahnya di luar dugaan, maka pelaksanaan tes tulis manual akan digelar di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, Senin (9/1/2023), pada pukul 09.00 hingga selesai atau selama 90 menit.

Dikatakan, karena pesertanya membeludak maka untuk seluruh peserta tes ini membutuhkan sebanyak 66 ruangan. Tiap ruangan berisi 40 orang. Agar memudahkan peserta mencari ruangan tempat tes, masing-masing kecamatan itu beda ruangannya. Misalnya, di lokal A, Kecamatan Pamekaan. Lokal B, Kecamatan Tlanakan.

Meski ini tes tulis dan duduk antar peserta berdekatan, tidak akan bisa saling contek. Karena soalnya model A dan B. “Jadi antara peserta satu dengan peserta yang di sampingnya, soal yang diberikan tidak sama. Sehingga tidak bisa saling menyontek,” kata Fathor.

Diungkapkan, tes tulis ini akan melibatkan seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk membantu mengawasi. Begitu juga nanti ketika tes wawancara selama tiga hari, akan melibatkan anggota PPK.

Tugas PPK melakukan wawancara kepada peserta dan memberikan penilaian, tetapi yang berhak untuk meluluskan tetap komisioner KPU berdasarkan rapat pleno.

Ditegaskan, untuk menghindari adanya kepentingan dan kecurigaan, serta kemurnian dalam penilaian, penempatan anggota PPK ini diacak. Misalnya, anggota PPK dari wilayah pantura, diberi tugas mewawancarai calon perserta PPS dari wilayah Selatan.

“Artinya, PPK Kota, mewancarai calon peserta PPS dari kecamatan lain. Dan semuanya tetap di bawah pengawasan komisioner KPU,” tambah Fathor. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.