Salah seorang penumpang perahu itu adalah Rebet, 40 tahun. Ia bertolak ke Muara Gembong usai berjualan hasil tangkapan nelayan berupa udang, kerang, dan ikan di Cilincing. Setiap hari ia menggunakan perahu itu untuk transportasi.

“Ada pengepul di sini. Saya berangkat pagi, terus siang balik lagi ke Muara Gembong,” ucap Rebet.

Ongkos sekali jalan Rp25.000, dan tambahan Rp25.000 untuk satu bak barang. Menurutnya, ongkos itu lebih murah dan bebas macet ketimbang menggunakan jalur darat. Aktivitas pelayaran rakyat rute Muara Gembong-Cilincing sangat penting bagi orang-orang seperti Rebet, yang ingin menjual ikan karena bisa memotong jarak tempuh.

Sementara Tri seminggu sekali menggunakan perahu untuk pulang ke rumahnya di daerah Bekasi. Sehari-hari, ia tinggal di mes tempatnya bekerja di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

“Macet banget kalau naik motor. Terus juga capek. Kalau naik perahu bisa santai dan tidur,” kata Tri.

Tri mengatakan, angkutan perahu sudah menjadi urat nadi ekonomi masyarakat di pesisir Bekasi yang berprofesi sebagai pekerja atau tengkulak ikan. “Dari saya kecil, perahu sudah dipakai sama orang Muara Gembong dan Muara Bendera buat ke Jakarta,” ucap Tri, yang berusia 30 tahun.

“Cuma karena jalan sudah ada yang bagus, ya lama-lama berkurang.”

Sekalipun cuaca tak bersahabat dan diombang-ambing ombak, Suherman, 39 tahun, juga tetap memilih perahu sebagai pilihannya pulang ke rumahnya, yang tak jauh dari Muara Gembong. Pria yang bekerja di kapal angkutan barang itu berkata, sudah empat tahun menggunakan perahu sebagai moda transportasi. Ia mengatakan, perahu jadi andalan warga Bekasi menuju Jakarta pada 1980-an.

“Dulu, saya sering diajak ke Jakarta naik perahu. Dulu (perahu) banyak, sekarang tinggal beberapa aja,” tuturnya, Selasa (3/1).

Wahirin, 41 tahun, juga sudah lima tahun belakangan mengandalkan perahu dari Cilincing ke Muara Bendera. Sehari-hari ia bekerja sebagai pengepak ikan di Muara Bendera.

“Kalau saya bukan butuh lagi. Saya dari Cirebon langsung ke Cilincing, naik perahu (ke Muara Bendera) biar lebih gampang. Kalau enggak ada (angkutan perahu) pasti susah,” katanya.

Makmun, 28 tahun, warga Kronjo, Tangerang, Banten pun berharap perahu pelayaran rakyat menuju Muara Gembong tetap ada. Ia membutuhkan transportasi itu untuk bekerja sebagai pengepak ikan di sana.

“Enggak ada angkutan dari Kronjo langsung ke Muara Bendera. Susah, mesti nyambung berkali-kali,” ucap Makmun.

Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam, perahu tiba di tepi Desa Pantai Mekar, Muara Gembong. Hutan mangrove seakan menjadi pertanda perahu akan sampai di tujuan akhir. Maman, sang nakhoda, lantas meminta keponakannya, Heri, menambatkan perahu di dermaga untuk menurunkan barang-barang titipan, juga penumpang.

Maman berujar, pelayaran rakyat dari Muara Gembong ke Cilincing atau sebaliknya seperti hidup segan mati tak mau. Dari tahun ke tahun, pengguna jasanya semakin sedikit. Sering kali, ongkos yang dikeluarkannya dengan pendapatan pun tak sebanding.

“Dapat (uang) cuma nutup bensin,” katanya, yang mendapatkan Rp100.000-Rp150.000 jika mengantar penumpang atau barang.

Sekali jalan pergi-pulang, katanya, butuh 30 liter solar. Sedangkan penumpang tak lebih dari 10 orang. Pria yang sudah 20 tahun menjadi nakhoda perahu rakyat itu mengatakan, penumpang yang semakin sedikit dan harga solar yang terus melambung, mengakibatkan transportasi perahu Muara Gembong-Cilincing nyaris redup.

Sebab, banyak pemilik kapal ogah menjadikan perahunya jadi alat transportasi lantaran kurang menguntungkan. Mereka memilih menyewakannya untuk perikanan tangkap.

“Apalagi sekarang orang mulai banyak punya motor sama mobil,” ucap Maman.

Menurutnya, pada 2002 hingga 2012 ada tujuh perahu yang melayani warga Muara Gembong menuju Cilincing. Kini, tersisa dua perahu saja. Dalam benaknya, ada pula keinginan berhenti melayani penumpang. Namun, karena masih ada warga yang membutuhkan angkutan air itu, ia selalu mengurungkan niatnya itu.

Ia berpendapat, bila pemerintah memberi sentuhan program untuk menghidupkan pelayaran pesisir Jakarta-Bekasi, yang sebenarnya bisa diandalkan untuk mengangkut barang dan orang, situasinya akan berbeda.

“Mungkin bisa berumur lebih panjang,” kata Maman.

Perlu perhatian

Alinea.id sudah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat A. Koswara mengenai keberlangsungan angkutan perairan Muara Gembong dan Cilincing. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan apa pun.

Sementara itu, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi menjelaskan, revitalisasi pelayaran rakyat Muara Gembong-Cilincing tak bisa dilakukan sektoral. Perlu melibatkan banyak pihak. Soalnya, rute pelayaran merupakan lintas pemerintah daerah.

“BPTJ perlu mengkoordinasikannya dengan Direktorat ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bekasi terkait kondisi pelabuhan dan perlu inventarisasi prasarana pendukung exiting,” ucap Tatan, Kamis (5/1).

Tatan menyadari, angkutan perairan Muara Gembong-Cilincing sangat penting sebagai alternatif menggerakkan denyut nadi kehidupan ekonomi warga. “BPTJ akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi atau stakeholders terkait,” kata Tatan.

Terlepas dari itu, ia sepakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan perairan Muara Gembong-Cilincing. Karenanya, hal mendasar, seperti keselamatan dan keamanan pelayaran perlu dilakukan.

Di sisi lain, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang, berkurangnya jumlah perahu penghubung Muara Gembong-Cilincing pertanda pemerintah tidak memiliki perhatian pada angkutan perairan.

Menurutnya, angkutan perairan yang sudah lama beroperasi itu tak boleh dibiarkan mati. “Karena kalau dibiarkan mati, ekonomi masyarakat situ bisa menurun,” ujar Djoko, Selasa (3/1).

Djoko merasa, BPTJ pura-pura tidak tahu mengenai keberadaan angkutan pelayaran perairan itu. Padahal, termasuk dalam tanggung jawab lembaga tersebut, yang perlu mendapat perhatian.

“Pelayaran ini sudah antarwilayah, Bekasi dan Jakarta. Jadi, ini wewenangnya ada di BPTJ,” kata dia. “Selama ini BPTJ fokus ke darat, jadi lupa lautan.”

Ia menekankan, menggunakan perahu justru jauh lebih murah karena bisa memotong jarak tempuh yang jauh bila lewat jalan darat. “Artinya jalur-jalur seperti itu perlu dapat subsidi,” tuturnya.

Di samping itu, ujar Djoko, angkutan perairan bisa menjadi alternatif mengurangi beban angkutan darat, yang mengakibatkan kemacetan dan kerusakan jalan. “Kalau bisa, kasih kapal yang agak modern. BPTJ itu harus sadar soal ini dan kasih perhatian,” kata Djoko.

Terpisah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga memandang, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan transformasi angkutan perairan, bila ingin menjadi kota modern.

“Harus terus didorong untuk mengembangkan transportasi air, didukung dengan rencana induk transportasi air Jabodetabek,” kata Nirwono, Selasa (3/1).

Selain itu, ia mengatakan, Kementerian Perhubungan atau dinas perhubungan masing-masing pemda perlu menyediakan armada kapal modern untuk angkutan orang dan barang, dengan harga kompetitif. Caranya, disubsidi pemerintah untuk menarik penumpang.

Menurut Nirwono, Jakarta memiliki potensi mengembangkan angkutan perairan antarwilayah, seperti kota-kota dengan aliran sungai di Amsterdam, Belanda; Paris, Prancis; atau Melbourne, Australia.

“Namun hal itu mensyaratkan kebersihan sungai yang mutlak dan pengerukan sungai secara rutin, agar kedalaman sungai dapat tetap terjaga dan bisa dilalui transportasi air,” ucap Nirwono.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.