Sejumlah ketegangan fundamental terkait ras dan korupsi di dalam pemerintahan baru Malaysia yang berbeda tampaknya akan menguji kelangsungan hidup pemerintah baru ini dalam satu atau dua tahun pertama, dan akan membuat perdana menteri yang dikenal progresif tidak dapat mendorong reformasi yang telah lama dijanjikannya untuk kesetaraan ras; demikian menurut para analis.

Untuk pertama kalinya, pemilu nasional Malaysia 19 November lalu berakhir dengan tidak adanya satu partai politik pun yang memiliki cukup kursi untuk menguasai mayoritas di parlemen yang terdiri dari 222 kursi itu.

Setelah perundingan selama berhari-hari di antara blok-blok yang masih gagal menyatukan aliansi mayoritas, Raja Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, raja konstitusional di Malaysia, menunjuk pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim untuk menjadi perdana menteri baru, dan secara resmi melantiknya Kamis lalu (24/11). Ini menandai perubahan haluan yang luar biasa bagi seorang tokoh yang telah menghabiskan hampir 10 tahun dalam penjara karena kasus korupsi dan sodomi, yang menurutnya bermotif politik.

Pandangan Pakatan Harapan & Barisan Nasional Berbeda Tajam

Untuk menyatukan pemerintahan mayoritas, Raja juga memerintahkan blok Pakatan Harapan multi-etnis pimpinan Anwar untuk bersekutu dengan musuh bebuyutannya, Barisan Nasional, yang memperjuangkan keistimewaan bagi mayoritas Melayu Muslim di negara itu. Dua blok kecil yang mewakili penduduk asli Malaysia di Kalimantan juga telah berjanji setia kepada pemerintah baru.

Selain berbeda dalam hal hak berbasis ras, Pakatan dan Barisan Nasional juga berada di ujung berlawanan dalam skandal korupsi baru-baru ini. Mantan Perdana Menteri yang sekaligus Ketua Barisan Nasional, Najib Razak, saat ini sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara karena perannya dalam penjarahan dana pembangunan 1MDB yang diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar.

Mantan PM dan Ketua Barisan Nasional, Najib Razak

Kasus-kasus terkait korupsi juga membayangi beberapa pejabat Barisan Nasional lainnya, termasuk ketua saat ini Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Anwar Ibrahim dikenal menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar utama karirnya.

Analis: Keluarga Kerajaan Pegang Peran Besar Pertahankan Aliansi

James Chin, seorang profesor di University of Tasmania yang mempelajari politik Malaysia, mengatakan apakah pemerintah saat ini dapat mengatasi perpecahan dan mempertahankan mandat lima tahunnya akan sangat bergantung pada kabinet yang disusun Anwar dalam beberapa hari mendatang, dan partai mana yang akan mendapatkan posisi penting.

Fakta bahwa aliansi itu diatur oleh keluarga kerajaan yang sangat berpengaruh di negara itu akan membantu melihat arah pemerintahan ini dalam beberapa tahun mendatang, tambahnya. “Menurut saya, pemerintahan ini akan cukup stabil, setidaknya tidak akan terjadi apa-apa untuk dua atau tiga tahun ke depan. Sangat jelas bahwa Anwar mendapat dukungan dari kerajaan, ini merupakan faktor penting dalam politik Malaysia,” ujarnya.

Dengan pemilihan subnasional diperkirakan 6 dari 11 negara bagian Malaysia tahun depan, Chin mengatakan blok-blok yang membentuk pemerintahan baru saat ini tidak akan “mengguncang perahu,” setidaknya hingga saat itu.

Adib Zalkapli dari perusahaan konsultan BowerGroupAsia mengatakan dukungan Barisan Nasional dan dua blok kelompok penduduk asli di Kalimantan dalam aliansi tersebut juga akan meredakan kekhawatiran bahwa kepentingan Melayu dan orang-orang pribumi akan diabaikan Pakatan yang telah menarik banyak dukungan dari kelompok minoritas etnis Tionghoa dan India yang cukup besar di Malaysia. [em/ka]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.