SURYA.CO.ID, PASURUAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutedjo menilai rencana Pemkab Pasuruan untuk mendirikan gedung Damkar di Kraton ini kurang telat. Politisi Gerindra ini menyebut, rencana itu hanya akan membuang anggaran lantaran azas manfaat tidak akan banyak dirasakan dan lokasinya yang jauh dari titik rawan.

Sekadar informasi, Pemkab Pasuruan berencana mendirikan gedung Damkar di wilayah Kraton dengan anggaran Rp 25 miliar. Gedung itu akan diisi Damkar, BPBD hingga Dinsos atau Tagana. “Jangan ada sentralisasi perkantoran. Saya menilai rencana itu kurang tepat, karena jauh dari manfaat. Yang ada hanya akan menghambur-hamburkan anggaran saja,” tegas Rusdi, Senin (21/11/2022).

Rusdi menyebut, pemkab lebih baik membuat kantor yang kecil tetapi tersebar hampir di seluruh kecamatan. Ia menilai, cara itu akan jauh kebih efektif dibandingkan membangun gedung yang besar.

“Kantor itu tidak perlu besar tetapi memberikan output jelas dan pekerjaan yang besar. Jangan dipusatkan tetapi justru jauh dari lokasi yang rawan,” tambah Rusdi.

Ia menerangkan, Kraton ini justru lokasinya jauh dari kawasan yang rawan banjir atau rawan kebakaran. Artinya, ketika ada banjir atau kebakaran, akan menghabiskan waktu untuk perjalanan. Misalnya saat ada banjir di wilayah Grati, Nguling untuk Pasuruan Timur. Sedangkan di Pasuruan Barat banjir sering terjadi di Gempol, Beji dan Bangil.

“Sedangkan Kraton posisinya di tengah – tengah. Saya kira tidak efektif karena menyiapkan waktu untuk bisa sampai ke titik lokasi yang memerlukan bantuan,” sambungnya.

Politisi Gerindra ini menilai, solusi sederhana tetapi akan memberikan banyak manfaat adalah membangun pos-pos permanen di lokasi yang memang benar rawan banjir dan kebakaran. “Itu justru akan memberikan manfaat. Karena ketika ada kejadian, bantuan bisa segera datang untuk segera mengatasi kejadian. Semisal banjir atau ada kebakaran,” jelasnya.

Menurutnya, rencana pembangunan gedung itu memang bagus. Tetapi penempatan lokasinya juga harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Sebab ini berkaitan dengan potensi peta kerawanan. “Jangan sembarangan, perlu ada kajian. Niatnya membangun gedung itu kan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanganan bencana, bukan justru menjauhkan,” tambah Rusdi.

Di sisi lain, seharusnya posko damkar juga diletakkan di kecamatan yang lokasinya banyak industrinya. Artinya, bantuan bisa segera datang saat dibutuhkan.“ hal ini berkaitan dengan kecepatan dan efektifitas dalam penanganan, karena bisa memangkas waktu dan jarak. Jika tersentralisasi di satu titik, tentunya akan memakan waktu lebih lama,” urainya.

Rusdi menyebut, dana tersebut akan lebih manfaat jika dialokasikan untuk pendirian pos-pos damkar atau pos BPBD dengan anggaran Rp 1 miliar per titik, maka akan banyak pos yang bisa didirikan. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.