Sebanyak 13 orang peneliti dari berbagai disiplin ilmu melakukan penelusuran jejak bencana di Jawa Timur mulai November hingga Desember 2022. Penelusuran tersebut digarap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Skala Indonesia yang menggandeng sejumlah pihak. Mereka menyebut perjalanan ini sebagai Ekspedisi Jawadwipa.

Ketua Tim Ekspedisi Jawadwipa, Trinirmalaningrum, mengatakan ekspedisi tersebut ingin menggali berbagai jejak sejarah kebencanaan, kearifan lokal, hingga pesan yang ada di masyarakat dari generasi sebelumnya. Ekspedisi itu kata Trinirmalaningrum, diharapkan dapat menjadi sumber literasi serta dasar bagi pemerintah untuk meminimalkan risiko bencana di kalangan masyarakat.

“Kami berharap ekspedisi ini menjadi bagian untuk mendorong bahwa literasi bencana ini perlu digalakkan kembali, pengetahuan lokal perlu dihidupkan kembali. Dihidupkan dalam artian untuk mengenal ulang,” katanya.

Peneliti Ekspedisi Jawadwipa memaparkan rute perjalanan mitigasi bencana di Jawa Timur. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Penggalian hal-hal tersebut secara dalam, ujar Trinirmalaningrum, diharapkan dapat dijadikan landasan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana berbasis komunitas dan menjadi bahan literasi.

Tim ekspedisi melakukan penelurusan jejak sejarah kebencanaan di delapan kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Surabaya, Mojokerto, dan Tuban, sebagai tahap awal. Sebelumnya, tim telah melakukan kegiatan yang sama di Palu, Sulawesi Tengah, serta beberapa wilayah di Banten. Menurut Trinirmalaningrum, pendekatan kebencanaan saat ini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, melainkan juga peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana yang ada di sekitarnya.

“Itu yang menurut saya pendekatannya terlalu banyak pendekatan teknologi yang jumlah uangnya besar, bahkan kita perlu utang hanya untuk membeli sekian peralatan yang sangat mahal. Padahal invenstasi yang menurut saya tidak terlalu mahal adalah peningkatan kapasitas masyarakat, dan itu bisa berjenjang,” paparnya.

Tim Ekspedisi Jawadwipa bersama BPBD Jawa Timur sebelum mengawali perjalanan penelitian kebencanaan. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Pengenalan kawasan rawan bencana selain dari catatan sejarah atau data lembaga kembencanaan, juga dapat melalui kebiasan serta kearifan lokal yang ada di suatu wilayah. Menurut geolog dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amien Widodo, selain tanda-tanda yang dapat dideteksi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi budaya sebenarnya merupakan tanda adanya peristiwa penting pada masa lampau yang harus diwaspadai bersama masyarakat masa kini.

“Itu misalnya labuhan, larung sesaji, itu sebetulnya adalah suatu kearifan lokal yang ditujukan, pada waktu itu mereka menandai bahwa tempat itu pernah mengalami sesuatu masalah, misalnya di pantai tadi ada suatu ombak besar yang menyebabkan banyak kematian, dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itum mereka melakukan sesaji, labuhan, dan lain sebagainya. Jadi, pada hari itu, jam itu terjadi hal yang sama. Jadi, orang zaman dulu hanya bisa begitu memberi peringatan kepada generasi berikutnya,” papar Amien.

Seorang pria membersihkan ruang sidang yang rusak akibat gempa bumi yang melanda laut 91 km tenggara Blitar, foto di Blitar, Jawa Timur, 10 April 2021. (Foto: Antara/Irfan Anshori via Reuters)

Seorang pria membersihkan ruang sidang yang rusak akibat gempa bumi yang melanda laut 91 km tenggara Blitar, foto di Blitar, Jawa Timur, 10 April 2021. (Foto: Antara/Irfan Anshori via Reuters)

Dijadikan Rujukan Pemerintah

Terkait hasil penelitian dari Ekspedisi Jawadwipa, Amien Widodo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan temuan yang didapatkan sebagai landasan dalam mengambil kebijakan penanganan bencana. Temuan serta kajian kebencanaan itu, kata Amien, harus diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

“Kita memang mengharapkan dari pemerintah pusat, dari Badan Geologi, sudah melakukan pemetaan di Jawa Timur, mestinya segera ditindaklanjuti untuk menjadi suatu kajian, sehingga masyarakat bisa tahu tentang itu. Misalnya, ada likuifaksi di daerah Lumajang, Jember, mestinya kan itu semua orang harus tahu, sehingga orang tidak membuat rumah-rumah di dekat daerah situ,” tuturnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Budi Santosa, mengatakan Jawa Timur termasuk provinsi dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Data BPBD Jawa Timur menyebutkan, terdapat 2.742 desa rawan bencana yang dipersiapkan sebagai desa tangguh bencana. Banjir, bandang, angin kencang, angin puting beliung, longsor, gempa, dan tsunami, kata Budi, merupakan serangkaian bencana di provinsi tersebut, yang memerlukan perhatian serius semua pihak untuk mengantisipasinya. Dengan antisipasi dan mitigasi yang menyeluruh, katanya, risiko bencana dapat diperkecil.

“Yang rawan betul, itu ada yang rawan tentang longsor, ada rawan tentang banjir, ada rawan tentang tsunami, gempa, ada rawan tentang puting beliung, ada rawan tentang angin kencang, itu ada 2.742 (desa). Yang paling besar (kerawanan) di Jawa Timur, itu banjir, banjir bandang, angin kencang, serta puting beliung,” tegas Budi. [pr/ah]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.