Terlibat dalam program deradikalisasi dan kampanye damai bikin Kurnia dimusuhi. Ia mengaku beberapa kali diancam. Namun, ancaman tersebut masih sebatas “caci-maki” di media sosial. 

“Ada sedikit (ancaman) di media sosial dari orang-orang radikal yang kesal dengan langkah-langkah mantan (napiter) seperti saya,” ucap pria kelahiran Bandarlampung itu.  

Kurnia mengaku tak ambil pusing. Sebagai mantan teroris, Kurnia juga memandang wajar jika kini ia dimusuhi. Bagi kelompok teroris, orang-orang yang menghalangi jalan jihad mereka sudah pasti dianggap sebagai musuh. 

“Walaupun itu familinya sendiri bahkan orang tua sendiri,” imbuh Kurnia.

Kurnia menyerahkan nasib kepada Tuhan. Selain itu, ia juga merasa cukup aman lantaran BNPT atau Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) Polri mendukung para eks napiter yang tergerak membantu proses deradikalisasi. 

“Meskipun akhir-akhir ini (BNPT) kurang banyak dalam memberdayakan mantan pelaku yang telah bertobat,” ujar Kurnia.

Pembinaan dan pemberdayaan

Hal serupa dilakukan Haris Amir Falah. Haris ialah eks pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Jakarta. Pada 2010, ia ditangkap dan divonis 4,5 tahun penjara. Setahun setelah bebas, Haris jadi lebih moderat dan getol mengajak para napiter beralih paham.  

“Pemerintah dengan BNPT dan Densus 88 juga punya program deradikalisasi. Makanya, kita punya kesamaan. Akhirnya, paling tidak kita bisa bekerja sama,” ucap Haris kepada Alinea.id, Selasa (1/11). 

Pada sejumlah kesempatan, Haris diminta menjadi narasumber BNPT dalam beragam diskusi bertema deradikalisasi. Namun, kebanyakan waktu Haris dihabiskan untuk sekadar ngobrol dengan para napiter, baik yang sudah bebas atau yang masih dibui. 

“Sharing tentang masalah, tentang kegiatan-kegiatan masa lalu. Jadi,  bagaimana mengajak teman-teman ini berpikir ulang. Kalau bahasa kita, ya, muhasabah. Introspeksi terhadap pemikiran-pemikiran yang salah, yang ekstrem, yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan tindak teror,” tutur dia. 

Bersama 20 orang eks napiter lainnya, Haris kini mengelola Yayasan Hubbul Wathon Indonesia 19 (HWI 19). HWI 19 berdiri pada November 2019 dan bermarkas di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yayasan tersebut menjadi wadah pembinaan para napiter. 

“Kita sering bahasakan dengan istilah menuju Islam yang wasathiyah. Itu dari sisi pembinaan rohani yang kita lakukan secara rutin di setiap bulan tersebar di beberapa daerah, ada yang di Sentul, Depok, Jakarta, ada juga yang di Cianjur,” tambahnya. 

Selain pembinaan, Haris dan kawan-kawan juga berupaya memberdayakan para napiter. Pemberdayaan, kata Haris, penting karena para napiter terbilang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, membuka usaha secara mandiri juga tak mudah bagi mereka.

“Di Sentul, saya kerja sama dengan Densus 88. Ada mengelola pertanian dan peternakan, serta pariwisata. Ya, yang kita usahakan bagaimana dikelola bersama-sama,” ujar dia.

Saat ini, tercatat ada sekitar 200-300 bekas napiter yang ada di bawah binaan HWI 19. Bersama pemerintah, Haris rutin menggelar acara bertema rekonsiliasi untuk menggerus stigma radikal yang kerap masih melekat pada para napiter sehingga mereka bisa diterima lagi di masyarakat.  

“Kan hukuman sosial ini kadang-kadang tidak terukur. Makanya, kita melakukan bagaimana mengajak lagi bersama-sama, memperkenalkan bahwa teman-teman ini sudah berubah, sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa bermasyarakat, bisa bekerja sama dalam hal-hal kebaikan. Itu kita lakukan secara kontinu,” katanya. 

Kerja-kerja deradikalisasi, lanjut Haris, tak selalu mudah. Haris rutin mendapat ancaman dari kelompok radikal yang tak suka dengan aktivitas dia dan rekan-rekannya. Kekerasan verbal juga sudah lazim ia terima dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dia. 

“Kekerasan fisik belum pernah terjadi. Baik yang mereka lemparkan di media sosial dengan stigma sudah dianggap murtad, dianggap halal darahnya, boleh dibunuh. Ya, seperti itulah. Saya pasrah saja,” ujar Haris. 

Rekan Haris di HWI 19, Mukhtar Khairi, membenarkan eks napiter yang jadi agen deradikalisasi kerap dianggap sebagai musuh kelompok radikal. Dari seorang rekan napiter, Mukhtar mendapatkan informasi nama dia bahkan masuk dalam daftar target Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Entah target pembunuhan atau apa. Cuma saya sendiri belum tahu. Saya tahunya dari teman-teman yang mungkin baca media sosialnya ISIS, sementara saya tidak begitu update sama media mereka,” kata Mukhtar kepada Alinea.id, Selasa (1/11).

Mukhtar eks anggota jamaah Al Qaeda Serambi Mekkah. Ia ditangkap pada 2010 karena dalam pelatihan teroris di Aceh dan divonis 8 tahun bui. Setelah mendekam di penjara selama 5 tahun 2 bulan, Mukhtar dibebaskan bersyarat. 

Mukhtar bercerita proses deradikalisasi terjadi saat di lapas. Di penjara, ia sempat bergabung dengan geng ISIS. Namun, ia pindah ke kelompok Jamaah Islamiyah (JI) karena merasa ajaran-ajaran ustaz JI lebih syarat ilmu, fleksibel, dan mencerminkan Islam itu rahmatan lil alamin.

“Di situ terjadi perang argumen antara pendapat kelompok ISIS dengan ustaz-ustaz yang dari JI. Sekalipun kita telah bebas, kemudian rencana itu ternyata ada benang merah, ada satu titik kesamaan dengan pemerintah. Kalau pemerintah menyebutnya program deradikalisasi,” katanya. 

Upaya-upaya deradikaliasi lantas berlanjut di luar bui. Mulanya, Mukhtar bersama mantan napiter lainnya rutin menggelar acara bedah buku. Tujuannya untuk melawan narasi-narasi kelompok ekstremis. 

“Kita melawan mereka dengan bentuk argumen atau proxy war. Akhirnya, sampai ada LSM yang melibatkan kami. Dari Polri melibatkan kami dalam kegiatan-kegiatan deradikalisasi. Akhirnya, sampai sekarang kita masih aktif,” katanya. 

Mukhtar juga menggunakan cara persuasif. Ia, misalnya, mengunjungi napiter di lapas dengan membawa kebutuhan yang diperlukan, seperti makanan, minuman, dan peralatan mandi. 

“Ya, intinya mengamalkan hadits tahaddu tahabbu, saling memberi hadiah, (maka) kalian akan saling mencintai. Bukan menggurui, ya. Enggak usahlah kita bahas ideologi karena sensitif. Kalau sudah ada pendekatan-pendekatan persuasif, kita tanya kebutuhan. Jadi, lebih akrab kan?” kata dia. 

Selain aktivitas rutin itu, Mukhtar mengatakan, ia dan rekan-rekannya juga punya beragam hajatan besar. Belum lama ini, HW 19 menggelar jambore. Kegiatan itu didukung Densus 88 dan diikuti kurang lebih 300 bekas napiter. 

“Itu baru satu jambore. Belum dalam kegiatan lain (dengan) BNPT. Artinya, kalau program yang sudah dijalankan teman-teman, bukan atas nama pribadi saya, itu sudah ada banyak. Ratusan orang, mungkin seribu lebih,” ucapnya. 

Kesempatan dan akses

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengatakan keinginan para mantan napiter “menyadarkan” rekan-rekan sesama anggota kelompok teroris sangat besar. Irfan menyebut hal itu tak lepas dari proses deradikalisasi yang dilaksanakan di dalam lapas. 

“Keterlibatan aktif para mantan napiter dalam kegiatan deradikalisasi sangatlah positif. Mereka dapat mengubah pemikiran rekan-rekan jaringan karena berada dalam ingroup yang sama,” katanya kepada Alinea.id, Rabu (2/11). 

BNPT menyebut teroris yang telah bertobat sebagai mitra deradikalisasi. Kepada mereka, BNPT memberikan dukungan berupa kepercayaan, kesempatan, dan akses. 

Irfan menjelaskan, kepercayaan dan akses yang diberikan merupakan kunci para mitra deradikalisasi berperan aktif dalam menjalankan program deradikalisasi. Pasalnya, kegiatan deradikalisasi bukan hanya milik pemerintah semata. 

“Para stakeholder, swasta, dan masyarakat dapat terlibat aktif dalam menjalankan program ini. BNPT mendukung dengan meng-engage-kan para mitra deradikalisasi ini dengan beragam pihak tadi,” jelasnya. 

Irfan mengakui, semenjak pandemi Covid-19 intensitas program deradikalisasi yang melibatkan mantan napiter menurun. Pasalnya, ada keterbatasan dalam mobilisasi dan sosialisasi di masyarakat pada masa pagebluk.

Ketika wabah memuncak, misalnya, kunjungan ke lapas sangat dibatasi. Walhasil, program deradikalisasi pun tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. “Salah satunya terpaksa melalui daring. Tetapi, keterlibatan para mantan napiter melakukan program tersebut meningkat secara progresif,” kata dia. 

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Lebih jauh, Irfan menyebut reintegrasi merupakan kunci sukses atau tidaknya program deradikalisasi. Dalam hal ini, para mantan napiter harus dijembatani agar bisa kembali diterima masyarakat. Selain itu, kebutuhan sehari-hari mereka juga harus diperhatikan. 

Dalam proses reintegrasi tersebut, menurut Irfan, tahap awal yang dilakukan dalam rangkaian proses deradikalisasi di masyarakat adalah identifikasi. “Selain dilakukan kepada mitra deradikalisasi juga dilakukan pada masyarakat sekitar di mana mitra tersebut tinggal,” jelasnya. 

Hasil identifikasi tersebut yang nantinya menentukan dukungan apa yang harus diberikan kepada mitra deradikalisasi, terutama di bidang pemberdayaan ekonomi. “Seperti dukungan modal usaha, disalurkan ke dunia kerja, atau penguatan pendidikan,” imbuh Irfan. 

Mengenai ancaman yang lazim diterima mitra deradikalisasi, Irfan mengakui hal itu lazim terjadi. Menurutnya, ancaman itu muncul dari akar perbedaan ideologis yang kemudian meruncing dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. 

Sebagai solusi, BNPT bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak keamanan di masing-masing daerah untuk mengatasi masalah itu. Salah satu bentuk nyata dalam memberikan perlindungan adalah kolaborasi kegiatan dengan Densus 88, kepolisian sampai level sektor, TNI, dan intelijen. 

“Pelindungan dapat dilakukan dengan menghubungkan dan menjembatani komunikasi antara mitra deradikalsiasi dengan beragam aparat keamanan tersebut,” kata Irfan. 


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.