Menurut Burhanuddin, meski mayoritas publik menginginkan proporsional terbuka tetap dipertahankan, hal tak bisa dipungkiri ialah, model ini justru menyuburkan praktik politik uang. Dari sekian riset yang ada, menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR RI mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.

Diketahui, dalil ini juga dijadikan alasan oleh PDIP untuk mengubah sistem pileg, dari terbuka kembali ke model tertutup yang dipakai era Orde Baru. Bahkan, PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan biaya pemilu tinggi dan menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu.

“Tetapi salah satu perhatian yang muncul terkait proposional terbuka adalah sistem ini membuka ruang buat poltik uang. Ini bukan hanya studi saya. Banyak studi mengatakan hal yang sama, menunjukkan bahwa proporsional terbuka itu membuat strategi kampanye menjadi pertarungan caleg dalam satu partai. Karena caleg tidak punya intensif untuk menjual partai,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan, cara mengurangi politik uang tidak hanya dengan mengubah sistem proposional terbuka menjadi tertutup. Sebab, kata dia, dalam sistem proposional tertutup pun sarat masalah. Misalnya tidak terjaganya akuntabilitas antara caleg dengan pemilih. Model ini juga tetap sarat dengan politik transaksional.

“Meskipun lagi-lagi, politik transaksional terjadi lagi, apalagi kita (Indonesia) tertinggi ketiga politik uang,” katanya.

Lalu model apa yang tepat? Burhanuddin mengatakan masih ada cara lain yakni memperkecil alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, cara ini sudah terkonfirmasi dalam berbagai studi politik untuk mengurangi efek negatif proposional terbuka.

“Itu (mengurangi alokasi kursi per dapil) efektif untuk mengurangi politik uang dan tetap menjamin akuntabilitas pemilih, dalam hal ini hubungan caleg dengan pemilih terjaga. Kalau pakai proposional tertutup itu kan ibarat memilih kucing dalam karung. Jadi, kita tidak tahu siapa caleg yang diusulkan partai,” beber Burhanuddin.

Cara lainnya ialah memilih caleg dengan model mixed antara proporsional terbuka dan tertutup. Praktik ini menurut Burhanuddin sudah diterapkan Korea Selatan dan Jerman.

“Tetapi persentasenya dialokasikan, misalnya 40 persen tertutup, 60 persen terbuka. Atau 30 persen tertutup dan 70 persen terbuka. Tergantung kesepakatan,” kata dia.

“Jadi sekali lagi, tidak ada resep mujarab yang bisa menyelesaikan ini. Masing-masing (sistem) ada plus minusnya, kita cari yang paling ideal salah satunya dengan melakulan mixed,” tandas Burhanuddin.


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.