Malang:  Universitas Brawijaya (UB) di kota Malang, Jawa Timur, menjadi tuan rumah seminar nasional keberlanjutan dengan tema pengendalian emisi gas Rumah kaca melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Seminar ini diselenggarakan di Gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, Sabtu 14 Januari 2023.
 
Seminar ini sendiri digelar oleh Intitute of Certified Sustainability Practicioners (ICSP) yang bekerja sama dengan National Center for Corporate Reporting (NCCR) serta FEB UB. Dalam seminar kali ini, turut mengundang sejumlah pakar untuk membahas tentang emisi gas rumah kaca.
 
Rektor UB, Widodo mengatakan, pihaknya juga tengah berupaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Menurut Widodo, kampusnya saat ini tengah mengelola sebuah hutan yang dinamai UB Forest seluas 544 hektare. 





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam pengelolaannya, UB mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, kegiatan seperti penanaman tanaman endemik hutan untuk menjaga ekosistem alam. 
 
“Jadi tidak hanya sebagai hutan produksi, tapi adalah kita menjaga ekosistem yang ada di hutan itu, yang tujuannya adalah untuk kelestarian alam itu, kemudian juga untuk buffering dari penyerapan air hujan dan juga untuk mencegah erosi ya yang ada di daerah situ,” katanya 
 
Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdampak positif terhadap tetap terjaga hijaunya hutan. Selain menjadi hutan produksi, UB Forest di dalamnya juga terdapat hutan lindung dengan luas sekitar 50 hektar. 
 
“Kalau kita lihat di Google Maps yang warnanya hijau, yang di luar kita bisa lihat itu warnanya sudah tidak hijau,” imbuhnya.
 
Ketua ICSP, Eko Ganis Sukoharsono mengatakan, seminar kali ini dilatarbelakangi oleh berbagai upaya dalam pengendalian emisi gas rumah kaca yang sudah dimulai sejak 1977 melalui Protokol Kyoto, namun tidak menunjukan hasil yang signifikan.  Oleh sebab itu, Kesepakatan Paris 2015 dianggap sebagai momentum untuk mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca atau GRK secara lebih terstruktur, terencana dan penuh komitmen oleh masyarakat global.
 
“Masing-masing negara telah menyatakan komitmen penurunan emisi GRK. Indonesia berjanji menurunkan Emisi GRK sampai tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau hingga 41 persen jika tersedia bantuan internasional,” katanya.
 
Sementara itu, keseriusan pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditunjukan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi dan instrumen. Serta menjalankan berbagai langkah strategis, yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan emisi GRK.
 
Salah satu di antaranya, yang terbaru, adalah yang terkait dengan Tatalaksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon yang diatur melalui Permen LHK No 21/2022, 21 Oktober 2022 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
 
“Oleh karenanya, ICSP akan membahas isu ini dalam sebuah diskusi panel yang menghadirkan tiga panelis,” imbuhnya.
 

Pertama, Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK, yang akan menyampaikan materi seputar Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon.  Kedua, Martinus Haryo Sutejo, CSRA ESG & Carbon Accounting Expert, PT Surveyor Indonesia yang akan membahas seputar Climate – Related Disclosure.
 
Ketiga, Ali Darwin, CSRA Direktur Eksekutif, ESG Academy, National Center for Corporate Reporting, yang akan membahas seputar Greenhouse Gas Calculation.

 

(CEU)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.