SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Program Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam untuk memberi hadiah umrah gratis kepada guru ngaji yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan, terancam gagal. DPRD Pamekasan keberatan dan meminta program itu ditinjau ulang, karena program itu tidak mencerminkan rasa keadilan.
Dewan mengingatkan pula, biaya program umrah gratis pada tahun anggaran 2023 itu diusulkan dari dana APBD. Juga dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial dan kesenjangan bagi guru lainnya yang tidak diumrahkan.
Alasannya, jumlah guru ngaji di Pamekasan sebanyak 4.300 orang, sedangkan yang akan diumrahkan hanya 189 orang. Dan masih ada 4.111 guru ngaji lainnya yang tidak diberangkatkan.
Kritik itu terlontar dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan, Rabu (14/9/2022).
“Dari pada memberangkatkan segelintir guru ngaji untuk umrah, lebih baik bupati memenuhi janjinya memberikan insentif untuk guru ngaji. Karena dari 4.300 guru ngaji, yang mendapat insentif masih 1.000 orang. Kemudian 3.330 guru ngaji lainnya belum mendapatkan,” ujar Rosyid Fansori, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).
Menurut Rosyid, ketika bupati meluncurkan program umrah gratis bagi guru ngaji, muncul berbagai komentar termasuk kritik dari sejumlah guru ngaji. Karena dalam program ini, bupati sulit memberikan rasa keadilan kepada guru ngaji yang tidak dipilih dan tidak memiliki kesempatan umrah gratis.
Dikatakan, walau bupati menentukan kriteria bagi guru ngaji yang akan diumrahkan namun tetap akan membuat kecewa guru ngaji yang tidak diberangkatkan. Mereka berasumsi, guru ngaji yang diumrahkan akan dipilih dari kelompok tertentu.
Sedang Moh Khomarul Wahyudi, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan malah menolak membahas program umrah gratis itu. Apalagi program yang menimbulkan kontroversi di kalangan guru ngaji sudah tidak dibahas lagi, karena dianggap tidak mencerminkan keadilan.
“Maaf, untuk pembahasan usulan umrah gratis bagi guru ngaji lewat bagian kesejahteraan, sudah kami tutup dan kami tolak. Apalagi APBD Pamekasan 2023 kini defisit Rp 230 miliar. Sehingga jangan dipaksakan program umrah gratis itu,” papar Wahyu, panggilan politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Wahyu menilai, program yang dicanangkan itu bisa jadi karena bupati kurang peka terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat. Karena usulan program ini tidak memiliki dampak yang menyejahterakan rakyat.
Sementara bupati malah tidak datang dalam paripurna itu. Kehadirannya hanya diwakilkan kepada Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin. Fattah Jasin yang menyampaikan jawaban bupati mengatakan, program umrah gratis bagi guru ngaji bertujuan memberikan penghargaan terhadap guru ngaji, khususnya guru ngaji yang tidak mampu.
“Program umrah gatis ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemkab Pamekasan atas dedikasi para guru. Namun demikian, masukan dan saran dewan agar mengkaji ulang program umrah gratis ini, akan menjadi perhatian kami,” ujar Fattah. *****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
